Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Hormati Keputusan Prabowo Merapat ke Pemerintah

Kompas.com - 22/10/2019, 06:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menghargai keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Drajad yakin, Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri sebelum akhirnya memutuskan merapat ke pemerintah.

"Kita hormati saja. Tentu Mas Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa sampai mengambil pilihan politik tersebut," kata Drajad kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jokowi jadi Menteri Bidang Pertahanan

Drajad menekankan, merapat atau tidaknya Prabowo dan Gerindra ke pemerintah adalah pilihan politik.

Partai politik lain termasuk PAN tidak berhak untuk mencampuri pilihan politik itu.

Drajad pun belum mengetahui bagaimana reaksi pendukung Prabowo dan Gerindra terkait hal tersebut. Menurut dia, waktu yang bakal menjawab.

"Apakah pilihan politik tersebut akan memberi manfaat atau malah kerugian netto bagi Indonesia? Only time will tell," kata Drajad.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca juga: Prabowo akan Urus Pertahanan, Bagaimana dengan Edhy Prabowo?

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," lanjut Prabowo. 

 

Kompas TV PDI Perjuangan lewat Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP menghormati Prabowo Subianto yang dipanggil ke istana hari ini (21/10) untuk menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Ma&#39;ruf.<br /> <br /> Hasto menyatakan, dirinya meyakini bahwa Presiden Joko widodo Telah mempertimbangkan pilihannya dalam menyusun kabinet.<br /> <br /> Hasto menambahkan, nama yang dipilih presiden Jokowi pasti sesuai dengan prioritas program di setiap kementerian untuk mendukung pencapaian pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf amin 5 tahun ke depan. #PDIP #PrabowoSubianto #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com