PAN Hormati Keputusan Prabowo Merapat ke Pemerintah

Kompas.com - 22/10/2019, 06:27 WIB
Drajad Wibowo KOMPAS.com/Indra AkuntonoDrajad Wibowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( PAN) Drajad Wibowo menghargai keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Drajad yakin, Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri sebelum akhirnya memutuskan merapat ke pemerintah.

"Kita hormati saja. Tentu Mas Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa sampai mengambil pilihan politik tersebut," kata Drajad kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jokowi jadi Menteri Bidang Pertahanan

Drajad menekankan, merapat atau tidaknya Prabowo dan Gerindra ke pemerintah adalah pilihan politik.

Partai politik lain termasuk PAN tidak berhak untuk mencampuri pilihan politik itu.

Drajad pun belum mengetahui bagaimana reaksi pendukung Prabowo dan Gerindra terkait hal tersebut. Menurut dia, waktu yang bakal menjawab.

"Apakah pilihan politik tersebut akan memberi manfaat atau malah kerugian netto bagi Indonesia? Only time will tell," kata Drajad.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca juga: Prabowo akan Urus Pertahanan, Bagaimana dengan Edhy Prabowo?

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," lanjut Prabowo. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Nasional
Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Nasional
Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Nasional
Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Nasional
Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X