Kata Waketum, PAN Tak Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 22/10/2019, 22:15 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARIWakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan, partainya tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu disampaikan Hanafi menanggapi perkembangan politik terkini, terutama soal Partai Gerindra yang masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Kami insya Allah akan berada di luar pemerintahan," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Soal Menteri Kabinet, Pihak PAN Sebut Kadernya Belum Dipanggil Jokowi

Hanafi mengatakan, Jokowi dan partai-partai pendukungnya sebagai pihak pemenang dalam Pilpres 2019 sudah sewajarnya berada dalam pemerintahan.

Sementara itu, PAN sebagai pihak yang kalah berada di luar pemerintah.

"Kami ini dulu berkompetisi, tentu yang sekarang in charge sebagai pemerintah adalah pak Jokowi dan seluruh partai koalisinya ya tentu mereka lebih berhak," ujar dia.

Hanafi mengatakan, PAN akan menjadi oposisi untuk mengawal jalannya pemerintahan dan menjalankan fungsi checks and balances di DPR.

Adapun Partai Gerindra semakin kuat bergabung dengan koalisi pemerintah. Hal itu terlihat dari kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Jadi Oposisi di Tingkat Nasional, PKS Tetap Loyal Dukung Pemerintah DKI

Prabowo mengakui dirinya diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Nasional
Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Nasional
Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Nasional
Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Nasional
Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X