Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Waketum, PAN Tak Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 22/10/2019, 22:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan, partainya tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu disampaikan Hanafi menanggapi perkembangan politik terkini, terutama soal Partai Gerindra yang masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Kami insya Allah akan berada di luar pemerintahan," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Soal Menteri Kabinet, Pihak PAN Sebut Kadernya Belum Dipanggil Jokowi

Hanafi mengatakan, Jokowi dan partai-partai pendukungnya sebagai pihak pemenang dalam Pilpres 2019 sudah sewajarnya berada dalam pemerintahan.

Sementara itu, PAN sebagai pihak yang kalah berada di luar pemerintah.

"Kami ini dulu berkompetisi, tentu yang sekarang in charge sebagai pemerintah adalah pak Jokowi dan seluruh partai koalisinya ya tentu mereka lebih berhak," ujar dia.

Hanafi mengatakan, PAN akan menjadi oposisi untuk mengawal jalannya pemerintahan dan menjalankan fungsi checks and balances di DPR.

Adapun Partai Gerindra semakin kuat bergabung dengan koalisi pemerintah. Hal itu terlihat dari kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Jadi Oposisi di Tingkat Nasional, PKS Tetap Loyal Dukung Pemerintah DKI

Prabowo mengakui dirinya diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com