Rekonsiliasi Pasca-Pilpres yang Berujung Pembagian Jatah Kursi Menteri

"Mari kita rukun kembali, menjadi bersahabat kembali, untuk kepentingan bangsa dan negara dan kita tentunya harus bisa melakukan ini dengan diskusi. Silakan datang ke tempat saya," ujar Megawati.

Lantas, Megawati menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan keinginan Prabowo untuk kembali bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Begitu juga kalau Mas Bowo (Prabowo) ingin bertemu dengan presiden, Kalau memang harus saya yang untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan," ujar Megawati.

Baca juga: Pertemuan Megawati dan Prabowo Cermin Politik Indonesia Dinamis

Saat memberikan keterangan, Megawati tidak menyebutkan secara spesifik apa yang ingin disampaikan Prabowo ke Jokowi dalam pertemuan lanjutan kedua seteru di Pilpres 2019 itu.

Ia menilai sebaiknya Prabowo menyampaikan keinginan tersebut secara langsung ke Presiden Jokowi.

"Tapi sebaiknya menurut saya Mas Bowo ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi. Sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan," kata Megawati.

"Semua keputusan nanti ada di presiden terpilih karena pada Beliaulah (Presiden Jokowi) hak prerogatif itu ada, bukan pada saya," ucap Presiden kelima RI itu.

Safari Politik Prabowo

Selang dua bulan kemudian, Presiden Jokowi dan Prabowo kembali bertemu. Tepatnya pada Jumat (11/10/2019) di Istana Kepresidenan.

Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Setelah pertemuan itu, Prabowo melakukan safari politik ke seluruh ketua umum parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Ia menemui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan terakhir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Lanjutkan Safari Politiknya, Prabowo Temui Airlangga Hartarto

Meski demikian, tidak semua parpol setuju Gerindra mendapat tempat di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Setelah bersafari politik, Prabowo menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Hambalang. Ribuan kader dari berbagai daerah juga hadir di situ.

Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya di depan sekitar 4 ribu kader Partai Gerindra. Pertama, soal penyerahan konsep dorongan besar ekonomi Indonesia ke Presiden Jokowi, dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan.

Kedua, berangkat dari konsepsi tersebut Prabowo mempersilakan Presiden Joko Widodo jika ingin menggunakan konsep yang ditawarkan dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim serta berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dalam rapimnas itu, Prabowo mengungkapkan salah satu permintaannya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Prabowo meminta Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait wacana penambahan anggota koalisi parpol pendukungnya.

Muzani menjelaskan, sebagai kepala pemerintahan dan pemegang otoritas tertinggi, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinet pemerintahannya.

Oleh sebab itu, menurut Muzani, Presiden Jokowi seharusnya tidak ragu dalam mengambil keputusan.

"Pak Prabowo tadi dalam pidato mengatakan bahwa apapun keputusan yang akan diambil harus untuk menyelamatkan keutuhan bangsa, mau di dalam atau di luar (pemerintahan)," ujar Muzani saat memberikan keterangan di sela Rapimnas.

"Dan kami sudah sampaikan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi jangan ragu untuk ambil keputusan ini karena bapak adalah presiden terpilih," tutur dia.

Baca juga: Gerindra Bantah Rangkaian Safari Politik Prabowo Saran Jokowi

Kendati demikian Muzani tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keraguan Presiden Jokowi yang dimaksud oleh Prabowo.

Muzani menampik saat ditanya apakah sinyal keraguan tersebut disebabkan adanya penolakan dari parpol pendukung Presiden Jokowi saat ini atas wacana bergabungnya Partai Gerindra.

"Jangan ragu untuk ambil keputusan karena beliau adalah presiden. Kepala pemerintahan, kepala negara sehingga sebagai presiden dengan otoritas presidensial ini. Beliau harus meyakini. jadi kita mendorong Beliau, sudah ambil (keputusan) yang terbaik menurut keyakinan Beliau," kata Muzani.