Rekonsiliasi Pasca-Pilpres yang Berujung Pembagian Jatah Kursi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pengumuman susunan kabinet, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). Mereka yang diundang berpeluang besar menduduki jabatan pada pemerintahan periode 2019-2024.

Salah satunya, rival politik Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Ia juga memastikan Partai Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri.

Baca juga: PPP Yakin Prabowo Tak Akan Khianati Jokowi

Jatah dua kursi menteri untuk Partai Gerindra tidak bisa dilepaskan dari wacana rekonsiliasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Saat itu tersiar kabar Presiden Jokowi akan bertemu dengan Prabowo untuk menurunkan ketegangan para pendukungnya pasca-pilpres.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pertemuan keduanya akan dilakukan pada Juli.

Kabar pertemuan itu menuai pro dan kontra. Mereka yang menolak kebanyakan berasal dari kelompok pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sementara pihak yang pro menekankan pentingnya proses rekonsiliasi sosial agar masyarakat tak lagi terpecahbelah. Artinya, pertemuan itu jangan hanya digunakan sebagai ajang untuk berbagi kekuasaan atau jatah kursi menteri.

Baca juga: Pengakuan Para Calon Menteri, dari Nadiem Makarim Hingga Prabowo Subianto

Andre pun meminta agar sejumlah pihak tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Andre menegaskan bahwa pertemuan itu murni sebagai wadah untuk bersilaturahim.

"Saatnya kita bergandengan tangan bersatu kembali untuk membangun bangsa. Artinya bahwa silaturahim itu bukan diartikan Pak Prabowo dapat kursi menteri ya ataupun politik dagang sapi. Tapi kita bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa," kata Andre.

Pertemuan MRT

Pertemuan Jokowi-Prabowo akhirnya terlaksana pada Sabtu (13/7/2019) di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Mereka sempat berpelukan dan bersalaman ketika bertemu. Prabowo pun sempat memberikan hormat kepada Presiden Jokowi.

Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih.

Baca juga: Gerindra: Kami Tidak Mengejar-ngejar Kursi Menteri...

Mereka sempat berbincang sebentar dan tertawa. Namun tidak terdengar apa yang mereka bincangkan.

Setelah itu Presiden Jokowi dan Prabowo sama-sama menaiki MRT kemudian bertolak ke stasiun Senayan.

Seusai memberikan pernyataan pers selama sekitar 10 menit, Jokowi dan Prabowo berjalan kaki menuju mal FX, Senayan, untuk santap siang bersama.

Menurut Prabowo, pertemuan di atas MRT itu digagas oleh Presiden Jokowi.

Saat memberikan keterangan, Prabowo mengakui dirinya telah bersaing secara keras dengan rivalnya Presiden Joko Widodo. Tak jarang mereka pun saling melontarkan kritik.

Namun, kata Prabowo, hal itu dilakukan dalam kerangka politik dan demokrasi.

Baca juga: Rangkaian Cerita Kubu Prabowo di Balik Pertemuan MRT dengan Jokowi..

"Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadsng saling mengritik itu tuntutan politik dan demokrasi," ujar Prabowo.

Meski saling melontarkan kritik, Prabowo menegaskan hal itu tidak menghilangkan hubungan persahabatannya dengan Presiden Jokowi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi merupakan momen untuk menyampaikan hal-hal baik untuk membangun bangsa.

"Kita tetap dalam kerangka keluarga besar RI. Kita sama-sama anak bangsa. Kita sama-sama patriot dan sama-sama ingin berbuat terbaik untuk bangsa," kata Prabowo.

Tak Lagi Oposisi

Pertemuan MRT itu kemudian dibahas dalam Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Selain membahas hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi, Prabowo juga akan membahas dua opsi sikap partainya dalam lima tahun ke depan.

Kedua opsi tersebut adalah tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi partai pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya, salah satunya opsi masuk koalisi (dukung pemerintah). Dibahas apakah Gerindra tetap di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, itu menjadi bahan pembicaraan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono.

Ferry sendiri mengakui seluruh kader Partai Gerindra belum satu suara terkait sikap partai.

Ada yang mendukung agar Partai Gerindra tetap menjadi oposisi. Ada pula yang kader yang ingin Partai Gerindra menjadi pendukung pemerintah.

Baca juga: Prabowo Pastikan Gerindra Dapat Dua Kursi Menteri

Kendati demikian Ferry tidak dapat memastikan berapa persentase antara pendukung kedua opsi tersebut.

"Saya belum bisa (memastikan berapa banyak). Tapi berkembang, ada yang ingin Gerindra di luar, tapi juga ada yang mendukung pemerintahan," kata Ferry.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo bersama Dewan Pembina tengah menyiapkan konsep terkait opsi mendukung pemerintah.

Meski tidak menjelaskan secara spesifik, namun Dasco menuturkan konsep itu berkaitan dengan soal ketahanan pangan dan ketahanan energi.

"Konsep mandiri pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco.

Dasco menegaskan bahwa konsep itu tidak langsung terkait dengan bagi-bagi kursi jabatan di pemerintahan.

Baca juga: Jika Nasdem Jadi Oposisi, Sekjen PDI-P: Itu Dinamika

Jika konsep itu diterima oleh pihak Presiden Jokowi, maka Gerindra bersedia masuk ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

Apabila tidak disetujui, Gerindra akan tetap menjadi oposisi.

"Ya kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco.

"Kalau itu semua diakomodir artinya ya di dalam. Kalau pun di luar ya, dengan kritik membangun," ucapnya.

Bertemu Megawati

Sinyal dukungan Partai Gerindra terhadap Jokowi semakin kuat saat Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan tersebut terjadi di kediaman Megawati, Jalam Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) dan berlangsung sekitar dua jam.

Seusai pertemuan Prabowo menegaskan bahwa pihaknya bersedia untuk saling membantu dalam mengatasi masalah kebangsaan.

Baca juga: Setya Novanto, Megawati, dan Prabowo Dianggap Jadi Politisi Terpegah

"Melalui pertemuan ini kami ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan dan hubungan yang rukun sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah kebangsaan," ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan, meski berseberangan dalam politik, namun sebenarnya ia memiliki pandangan yang sama dengan Megawati soal membangun bangsa.

Megawati, kata Prabowo, sama-sama berjiwa patriot dan berkomitmen pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

"Kami sama-sama partriot. Berkomitmen pada NKRI. Jadi kalau ada perbedaan itu biasa," kata Prabowo.

Sementara itu, Megawati menuturkan bahwa perbedaan pandangan antara dirinya dan Prabowo selama Pilpres 2019 merupakan hal yang biasa. Menurut Megawati, perbedaan pandangan tersebut tidak perlu lagi diteruskan setelah pilpres usai.

"Jadi saya bilang pada Beliau (Prabowo) Mas, saya panggil Beliau itu Mas dari dulu, sebenarnya kalau kita berbeda pendapat itu biasa, kenapa harus diteruskan," kata Megawati.

Megawati pun mengajak Prabowo dan seluruh pendukungnya untuk rukun kembali untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ia menegaskan bahwa tak ada partai koalisi ataupun oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bahkan Megawati mempersilakan Prabowo untuk datang ke kediamannya dan berdialog.

"Mari kita rukun kembali, menjadi bersahabat kembali, untuk kepentingan bangsa dan negara dan kita tentunya harus bisa melakukan ini dengan diskusi. Silakan datang ke tempat saya," ujar Megawati.

Lantas, Megawati menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan keinginan Prabowo untuk kembali bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Begitu juga kalau Mas Bowo (Prabowo) ingin bertemu dengan presiden, Kalau memang harus saya yang untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan," ujar Megawati.

Baca juga: Pertemuan Megawati dan Prabowo Cermin Politik Indonesia Dinamis

Saat memberikan keterangan, Megawati tidak menyebutkan secara spesifik apa yang ingin disampaikan Prabowo ke Jokowi dalam pertemuan lanjutan kedua seteru di Pilpres 2019 itu.

Ia menilai sebaiknya Prabowo menyampaikan keinginan tersebut secara langsung ke Presiden Jokowi.

"Tapi sebaiknya menurut saya Mas Bowo ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi. Sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan," kata Megawati.

"Semua keputusan nanti ada di presiden terpilih karena pada Beliaulah (Presiden Jokowi) hak prerogatif itu ada, bukan pada saya," ucap Presiden kelima RI itu.

Safari Politik Prabowo

Selang dua bulan kemudian, Presiden Jokowi dan Prabowo kembali bertemu. Tepatnya pada Jumat (11/10/2019) di Istana Kepresidenan.

Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Setelah pertemuan itu, Prabowo melakukan safari politik ke seluruh ketua umum parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Ia menemui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan terakhir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Lanjutkan Safari Politiknya, Prabowo Temui Airlangga Hartarto

Meski demikian, tidak semua parpol setuju Gerindra mendapat tempat di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Setelah bersafari politik, Prabowo menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Hambalang. Ribuan kader dari berbagai daerah juga hadir di situ.

Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya di depan sekitar 4 ribu kader Partai Gerindra. Pertama, soal penyerahan konsep dorongan besar ekonomi Indonesia ke Presiden Jokowi, dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan.

Kedua, berangkat dari konsepsi tersebut Prabowo mempersilakan Presiden Joko Widodo jika ingin menggunakan konsep yang ditawarkan dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim serta berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dalam rapimnas itu, Prabowo mengungkapkan salah satu permintaannya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Prabowo meminta Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait wacana penambahan anggota koalisi parpol pendukungnya.

Muzani menjelaskan, sebagai kepala pemerintahan dan pemegang otoritas tertinggi, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinet pemerintahannya.

Oleh sebab itu, menurut Muzani, Presiden Jokowi seharusnya tidak ragu dalam mengambil keputusan.

"Pak Prabowo tadi dalam pidato mengatakan bahwa apapun keputusan yang akan diambil harus untuk menyelamatkan keutuhan bangsa, mau di dalam atau di luar (pemerintahan)," ujar Muzani saat memberikan keterangan di sela Rapimnas.

"Dan kami sudah sampaikan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi jangan ragu untuk ambil keputusan ini karena bapak adalah presiden terpilih," tutur dia.

Baca juga: Gerindra Bantah Rangkaian Safari Politik Prabowo Saran Jokowi

Kendati demikian Muzani tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keraguan Presiden Jokowi yang dimaksud oleh Prabowo.

Muzani menampik saat ditanya apakah sinyal keraguan tersebut disebabkan adanya penolakan dari parpol pendukung Presiden Jokowi saat ini atas wacana bergabungnya Partai Gerindra.

"Jangan ragu untuk ambil keputusan karena beliau adalah presiden. Kepala pemerintahan, kepala negara sehingga sebagai presiden dengan otoritas presidensial ini. Beliau harus meyakini. jadi kita mendorong Beliau, sudah ambil (keputusan) yang terbaik menurut keyakinan Beliau," kata Muzani.