KILAS

Wakil Ketua DPR Pastikan Tidak Ada Intervensi Calon Menteri Jokowi

Kompas.com - 21/10/2019, 20:01 WIB
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dok. DPR RIWakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.


KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang juga politisi Partai Gerindra menyatakan, ia dan partainya tidak akan melakukan intervensi calon menteri yang akan membantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’Ruf Amin.

“Kalau pemilihan menteri kami tidak mau intervensi karena merupakan hak prerogatif Presiden untuk menempatkan pembantunya,” ujar Dasco saat menghadiri Pelantikan Presiden dan Wapres di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu, lanjut dia, karena presiden-lah yang akan bertanggung jawab nantinya terhadap kinerja para menterinya.

Baca juga: Rachmad Gobel Dukung Pidato Jokowi Soal Regulasi Cipta Lapangan Kerja


Meski begitu, ia meminta agar kejadian menteri yang tidak boleh ikut rapat di DPR RI terulang kembali.

"Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden harus bisa memilih orang yang tepat di tempatnya,” imbuh Dasco.

Ia juga mengimbau jika hendaknya ada pengalaman yang bisa diambil sebagai guru terbaik untuk pelajaran bagi semua pihak.

Kerja sama DPR dan pemerintah akan berjalan baik

Dasco turut berpendapat, kerja sama DPR RI dengan pemerintah dalam periode 2019-2024 ini akan berjalan baik. Ini karena dukungan partai politik di parlemen kepada pemerintah yang semakin menguat.

“Saat ini memang kurang lebih 60 persen partai politik yang ada mulai merapat ke pemerintah,” imbuh dia.

Meski demikian, legislator dapil III Banten itu melanjutkan jika check and balances akan tetap berjalan karena sesuai tugas pokok dan fungsi DPR RI.

“Fungsi parlemen adalah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran agar tetap bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco.

Baca juga: Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Ia melanjutkan, pemerintah saat ini harus bisa menerima dengan baik kritik membangun dari parlemen.

“Perubahan pandangan merupakan hal yang lumrah bagi para anggota DPR RI karena mereka memperjuangkan pandangan rakyatnya,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.

Meski belum tahu keputusan apa yang akan diambil nantinya, Dasco tetap percaya jika kawan-kawan di parlemen tetap akan memegang teguh janji-janji kepada konstituennya

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X