KILAS

Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Kompas.com - 21/10/2019, 09:46 WIB
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad. Dok. DPR RIAnggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad.

KOMPAS.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan Presiden Jokowi harus memilih menteri yang berani mengambil keputusan yang bersifat terobosan dan inovatif.

" Pemilihan menteri seperti itu penting guna mewujudkan percepatan janji program Presiden Jokowi yang disampaikan saat pidato pertama," ujar Kamrussamad seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).

Kamrussad sendiri mengatakan itu usai menghadiri Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden Jokowi, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Apa yang disampaikannya merupakan tanggapan atas pidato pertama Jokowi  setelah mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam pidato itu, Presiden Joko Widodo memaparkan Harapan Indonesia 2045.

Mimpi besar Presiden Jokowi

Jokowi menargetkan Indonesia akan menjadi lima besar negara maju dunia pada 2045 dengan pendapatan perkapita Rp 27 juta per bulan atau Rp 325 juta per tahun.

Selanjutnya, posisi kemiskinan ditargetkan mendekati 0 persen dengan pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai 7 miliar dollar AS.

Kamrussamad melanjutkan, ini merupakan sebuah mimpi besar. Menurut dia, Jokowi berusaha menunjukkan roadmap masa depan Indonesia untuk 25 tahun ke depan atau 100 tahun kemerdekaan.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Jokowi pun memiliki waktu lima tahun untuk bisa memiliki andil dalam pembuktian arah pembangunan Indonesia ke depan tersebut.

Ada lima fokus prioritas Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan, dua di antaranya adalah SDM unggul dan infrastrutktur yang menghubungkan akses produksi ke distribusi.

Tiga fokus lainnya adalah sederhanakan regulasi dengan usulkan Undang Undang Cipta Lapangan kerja, Undang Undang Pemberdayaan UMKM, dan peyederhanaan birokrasi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X