Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2019, 19:35 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pada Minggu (20/10/2019) Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan pada periode keduanya sebagai Presiden RI. Salah satu isi pidato Jokowi adalah akan membuat Regulasi Cipta Lapangan Kerja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel mengatakan pembuatan Regulasi Cipta Lapangan Kerja memang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.

"Pasalnya, saat ini banyak undang-undang yang tumpang tindih,” ujar Rachmad Gobel usai acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2014 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Rachmad mencontohkan, beberapa undang-undang itu terkait regulasi yang memudahkan orang berinvestasi di Indonesia. Padahal, regulasi ini nanti akan mendorong terbukanya lapangan kerja.

“Namun di sisi lain, tidak jarang aturan tentang investasi berubah-ubah. Hal ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi calon investor yang juga berdampak pada keterbatasan lapangan pekerjaan,” imbuh dia.

Dorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan

Rachmad melanjutkan, Regulasi Cipta Lapangan Kerja juga akan mendorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan.

“Indonesia merupakan negara agraris yang sangat luas wilayah lautnya, sehingga harus ada nilai tambah yang bisa diambil. Hal inilah yang akan kami dorong ke depan,” ujar Politisi asal daerah pemilihan Gorontalo ini.

Ia berpendapat jika pengembangan sektor pertanian dan kelautan akan membuat Indonesia dapat membangun industri pangan. Ini merupakan salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

Sementara itu, untuk pengembangan sektor manufaktur, menurut Rachmad, hal itu sudah otomatis masuk ke dalam era industri 4.0.

Baca juga: Begini Urutan Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Kemarin

“(Pengembangan) itu semua secara langsung juga bisa ikut mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam negeri. Belum lagi industri kecil yang berbasis budaya, seperti handycraft, mebel,” lanjut dia.

Rachmad melanjutkan, berdasarkan keterangan koleganya, setiap peningkatan 1 miliar dollar AS, dapat tumbuh 100.000 pekerja. Belum lagi sektor industri-industri lainnya.

Bagi dia, Indonesia harusnya bisa menjadi eksportir nomor satu. Namun, saat ini prestasi tersebut masih kalah dari Vietnam dan negara lain.

“Oleh karena itulah saya akan mendukung pemerintah mengembangkan industri UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran,” tambah Rachmad.

Sambut positif pidato Presiden Jokowi

Sebelumnya, Rachmad juga menyambut positif seluruh isi pidato kebangsaan pertama Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, pidato itu menjadi harapan dan keinginannya dari keberlanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi yang kali ini berpasangan Wakil Presiden Ma’ruf.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Politisi Partai Nasdem itu melanjutkan, pidato kenegaraan tersebut menunjukkan jika Presiden Jokowi benar-benar ingin memaksimalkan kabinetnya.

“Bagaimana saat ini kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan selama berpuluh-puluh tahun dan ini menurut saya sangat positif,” ungkap Rachmad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com