KILAS

Rachmad Gobel Dukung Pidato Jokowi Soal Regulasi Cipta Lapangan Kerja

Kompas.com - 21/10/2019, 19:35 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel. Dok. DPR RIWakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel.

KOMPAS.com – Pada Minggu (20/10/2019) Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan pada periode keduanya sebagai Presiden RI. Salah satu isi pidato Jokowi adalah akan membuat Regulasi Cipta Lapangan Kerja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel mengatakan pembuatan Regulasi Cipta Lapangan Kerja memang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.

"Pasalnya, saat ini banyak undang-undang yang tumpang tindih,” ujar Rachmad Gobel usai acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2014 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Rachmad mencontohkan, beberapa undang-undang itu terkait regulasi yang memudahkan orang berinvestasi di Indonesia. Padahal, regulasi ini nanti akan mendorong terbukanya lapangan kerja.

“Namun di sisi lain, tidak jarang aturan tentang investasi berubah-ubah. Hal ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi calon investor yang juga berdampak pada keterbatasan lapangan pekerjaan,” imbuh dia.

Dorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan

Rachmad melanjutkan, Regulasi Cipta Lapangan Kerja juga akan mendorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan.

“Indonesia merupakan negara agraris yang sangat luas wilayah lautnya, sehingga harus ada nilai tambah yang bisa diambil. Hal inilah yang akan kami dorong ke depan,” ujar Politisi asal daerah pemilihan Gorontalo ini.

Ia berpendapat jika pengembangan sektor pertanian dan kelautan akan membuat Indonesia dapat membangun industri pangan. Ini merupakan salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

Sementara itu, untuk pengembangan sektor manufaktur, menurut Rachmad, hal itu sudah otomatis masuk ke dalam era industri 4.0.

Baca juga: Begini Urutan Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Kemarin

“(Pengembangan) itu semua secara langsung juga bisa ikut mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam negeri. Belum lagi industri kecil yang berbasis budaya, seperti handycraft, mebel,” lanjut dia.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

Nasional
Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Nasional
Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Nasional
Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Nasional
Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Nasional
Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X