Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Victor Laiskodat Tolak Tawaran Jadi Menteri

Kompas.com - 21/10/2019, 16:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, kader Nasdem yang juga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Victor Laiskodat ditawari jadi Menteri di Kabinet Kerja II.

Namun, kata Willy, Victor menolak tawaran tersebut. 

Menurut Willy, Victor ingin fokus sebagai Gubernur NTT. Victor pun, ujar Willy, masih diinginkan oleh masyarakat NTT sebagai pemimpin mereka.

"Banyak aspirasi rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama NTT meminta ke presiden untuk kakak Victor tetap memimpin NTT," kata Willy saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2019).

Baca juga: Serahkan Kabinet ke Jokowi, Nasdem Tak Masalah jika Gerindra Gabung Pemerintah

"Karena masif permintaan untuk beliau (Victor Laiskodat) terus memimpin NTT," lanjutnya.

Meski telah memastikan Victor mundur dari bursa menteri, Willy melanjutkan, Nasdem belum menentukan nama pengganti.

Menurut Willy, nama calon menteri dari Nasdem sampai saat ini masih di tangan presiden.

"Kita tunggu aja siapa yang akan dipanggil presiden bentar lagi," ujarnya.

Sebelumnya, nama Victor Laiskodat santer disebut sebagai calon menteri Jokowi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Victor siap jika ditempatkan sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK).

Menurut Johnny, Victor telah memahami situasi politik ibu kota.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Victor Laiskodat Siap Jadi Menteri LHK

Namun, jika tak ditempatkan sebagai Menteri LHK sekalipun, kata Johnny, sebagai kader Nasdem Victor siap ditempatkan di posisi manapun.

"Kalau Pak Victor jadi menteri LHK atau menteri lainnya, Gubernur NTT ini udah tau Jakarta, udah tau landscape politik di Jakarta. Mau ditaro di mana saja siap," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com