Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serahkan Kabinet ke Jokowi, Nasdem Tak Masalah jika Gerindra Gabung Pemerintah

Kompas.com - 21/10/2019, 13:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate tak mempersoalkan jika Gerindra benar-benar bergabung ke koalisi pemerintahan.

Menurut Johnny, kewenangan koalisi sepenuhnya berada di tangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Kita ini menyerahkan sepenuhnya pada keputusan presiden ya, Nasdem dari awal menghargai hak perogatif presiden tidak saja dalam tatanan normatif, tapi dalam tataran komitmen politik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Bertemu Relawan, Jokowi Akui Ada Menteri dari Gerindra di Kabinet Kerja Jilid 2

Johnny meyakini, sebelum memutuskan koalisi pemerintahannya, Jokowi dan Ma'ruf telah melalui banyak pertimbangan.

Pertimbangan itu terkait dengan visi dan misi presiden, serta program-program yang akan dijalankan dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Saat ditanya apakah Nasdem merasa terancam jika Gerindra benar-benar bergabung ke koalisi, Johnny tak mau banyak berkomentar.

Ia menyebut, menunggu keputusan dari Jokowi dan Ma'ruf soal koalisi pemerintahan.

"Kalau itu tentu saya tidak bisa komentari, sebelum mengetahui keputusan bagaimana keputun presiden. Pasti ada plus dan minus, hanya sikap Nasdem yang utama adalah solidaritas kita sebagai bangsa," kata Johnny.

Baca juga: Ini Kata Sandiaga soal Jokowi Pilih Menteri dari Gerindra

Sinyal bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi kian menguat beberapa waktu terakhir.

Hal ini terlihat dari safari politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintah.

 

Bergabung

Sebelumnya, Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania Imannuel Ebenezer mengungkapkan, Presiden Jokowi membenarkan bahwa kader Gerindra akan menjabat sebagai menteri.

"Di-iya-kan oleh presiden, presiden menegaskan bahwa Gerindra masuk," kata Imannuel seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2019) malam.

Menurut Immanuel, Jokowi juga mengungkapkan bahwa selain Gerindra, tak ada partai oposisi lain yang masuk kabinet. Sebab, Jokowi ingin tetap ada oposisi di parlemen.

Baca juga: Soal Peluang Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Kami Tahu Diri

"Yang jelas partai selain Gerindra tidak ada. Tapi, ya hampir semua partai ini mau masuk, mereka pengennya masuk. Tapi Presiden punya pertimbangan, enggak bisa," kata Immanuel.

"Tadi Presiden menegaskan kalau semua masuk dalam pemerintahan, itu tidak baik dalam demokrasi, itu tidak baik dalam demokrasi. Presiden menegaskan itu," katanya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com