Serahkan Kabinet ke Jokowi, Nasdem Tak Masalah jika Gerindra Gabung Pemerintah

Kompas.com - 21/10/2019, 13:21 WIB
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate tak mempersoalkan jika Gerindra benar-benar bergabung ke koalisi pemerintahan.

Menurut Johnny, kewenangan koalisi sepenuhnya berada di tangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Kita ini menyerahkan sepenuhnya pada keputusan presiden ya, Nasdem dari awal menghargai hak perogatif presiden tidak saja dalam tatanan normatif, tapi dalam tataran komitmen politik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Bertemu Relawan, Jokowi Akui Ada Menteri dari Gerindra di Kabinet Kerja Jilid 2

Johnny meyakini, sebelum memutuskan koalisi pemerintahannya, Jokowi dan Ma'ruf telah melalui banyak pertimbangan.

Pertimbangan itu terkait dengan visi dan misi presiden, serta program-program yang akan dijalankan dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Saat ditanya apakah Nasdem merasa terancam jika Gerindra benar-benar bergabung ke koalisi, Johnny tak mau banyak berkomentar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebut, menunggu keputusan dari Jokowi dan Ma'ruf soal koalisi pemerintahan.

"Kalau itu tentu saya tidak bisa komentari, sebelum mengetahui keputusan bagaimana keputun presiden. Pasti ada plus dan minus, hanya sikap Nasdem yang utama adalah solidaritas kita sebagai bangsa," kata Johnny.

Baca juga: Ini Kata Sandiaga soal Jokowi Pilih Menteri dari Gerindra

Sinyal bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi kian menguat beberapa waktu terakhir.

Hal ini terlihat dari safari politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintah.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X