Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Umumkan Kabinet, Sekjen Nasdem Sebut Jokowi dalam Perenungan Akhir

Kompas.com - 20/10/2019, 15:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate meminta publik bersabar menanti Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet kerja II.

Johnny mengatakan, detik-detik menjelang pengumunan kabinet tengah digunakan Jokowi untuk melakukan perenungan akhir.

"Saya meyakini presiden sudah memilih itu semua, tapi membutuhkan waktu yang tepat dalam permenungan terakhir. Kita anggap ini the last contemplating, permenungan terakhir sebelum diumumkan," kata Johnny di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Menteri dari Parpol Kurang Lebih Berjumlah 16

Alih-alih memikirkan soal menteri Jokowi terus menerus, Johnny meminta publik untuk bersuka ria menyambut dilantiknya Jokowi dan Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

"Tentu kami berharap dengan dilantiknya Presiden kali ini segenap rakyat kita menjemputnya dengan suka ria, penuh suka cita dan lalu menyongsong kabinet yang baru dengan penuh semangat," ujarnya.

Khusus soal kursi menteri yang akan diberikan ke Nasdem, Johnny mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya ke Presiden.

Baca juga: Seloroh Tompi Diminta Jadi Menteri, Ditelepon Orang Dalam

Termasuk, Nasdem siap jika Presiden menunjuk Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Laiskodat sebagai Menteri.

"Kalau Pak Victor jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau menteri lainnya, Gubernur NTT ini udah tau Jakarta, udah tau landscape politik di Jakarta," ujar Johnny

"Mau ditaruh di mana saja siap, tapi itu sekali lagi, kita tinggu keputusan presiden," lanjutnya.

Kompas TV Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim PDI-P memperoleh jatah menteri terbanyak di kabinet Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin. Hasto mengklaim Jokowi telah menentukan nama-nama menteri, dan kader PDI-P mendominasi posisi menteri dari partai politik.<br /> <br /> Meski demikian, Hasto enggan menyebut jumlah dan nama menteri dari kader PDI-P. Menurutnya, pengurus parpol sudah mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Joko Widodo.<br /> <br /> Bagi Hasto, ada 5 pintu untuk menjadi menteri dari partai politik, profesional,kepala daearah, dan ASN, serta dari tokoh masyarakat.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com