Hadir di Istana, Bupati Minahasa Selatan Hanya Bertemu Airlangga di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedatangan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu atau Tetty Paruntu di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019), rupanya bukan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Semula, awak media mengira wanita yang akrab disapa Tetty ini, menjadi salah satu kandidat menteri Kabinet Kerja Jilid 2.

Pasalnya, saat tiba sekitar pukul 10.00 WIB ia berpakaian seperti calon menteri, yaitu mengenakan setelan kemeja putih.

Gaya berpakaian tersebut juga dikenakan oleh sejumlah tokoh yang dipanggil Jokowi untuk menjadi calon menteri.

Misalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Bos NET TV Wishnutama.

Baca juga: Berkemeja Putih ke Istana, Siapa Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu?

Namun, hingga sekitar pukul 14.00 WIB, Tetty tak kunjung keluar. Padahal, ia menjadi orang kedua yang datang ke Istana setelah Mahfud MD.

Sementara, mereka yang datang setelah Tetty sudah meninggalkan Istana.

Setelah dikonfirmasi, perempuan yang juga kader Partai Golkar itu disebut hanya bertemu dengan Airlangga Hartarto, bukan Jokowi. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin.

Bahkan, menurut Bey, Tetty tak diundang oleh Presiden.

"Tidak diundang," kata Bey.

Ia menambahkan, setelah bertemu dengan Airlangga, Tetty langsung meninggalkan Istana.

Secara terpisah, Airlangga tak menjawab pertanyaan secara tegas kedatangan Tetty dan alasan mengapa ia tak bertemu dengan Presiden.

"Ya, tentu karena beliau sebagai bupati banyak hal yang dibahas. Tetapi, juga belum tentu dengan Pak Presiden," ucapnya.

Tetty bergabung dengan Partai Golkar sejak 2007. Sejumlah jabatan pernah dipegang mulai dari fungsionaris DPP hingga Wakil Bendahara I DPD Partai Golkar Sulawesi Utara.

Pada pertengahan tahun ini, ia pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.