Bacakan Pleidoi, Sofyan Basir Nilai Kasusnya Terkesan Dipaksakan

Kompas.com - 21/10/2019, 16:06 WIB
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir (kanan) berbincang dengan jaksa penuntut umum sebelum sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/10/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa. Pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRATerdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir (kanan) berbincang dengan jaksa penuntut umum sebelum sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/10/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa. Pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menilai kasus yang menjerat dirinya atas dugaan pembantuan dalam suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1 terkesan dipaksakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Sofyan saat membaca nota pembelaan atau pleidoi selaku terdakwa dalam kasus PLTU Riau-1 tersebut.

"Penetapan saya selaku tersangka dalam perkara ini terkesan dipaksakan dan dicari-cari kesalahannya, hal ini juga nampak dikenakan pasal pembantuan terhadap diri saya, yakni Pasal 56 ke-2 KUHP, sesuatu yang ganjil dan tidak patut," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Dituntut 5 Tahun Penjara, Sofyan Basir Mengaku Kaget

Sofyan menegaskan ia tidak pernah mengetahui adanya fee agent yang diterima pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dari China Huadian Engineering Company (CHEC) untuk mengurus proyek itu di PLN.

Sofyan juga tidak mengetahui adanya rencana pembagian fee agent dari Kotjo tersebut ke beberapa pihak, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

"Hal ini sesuai keterangan Kotjo dalam persidangan bahwa saya tidak tahu-menahu mengenai adanya fee agent dan rencana beberapa pihak menerima itu dan apalagi pemberian kepada saya," kata Sofyan.

Ia kembali menegaskan tak mengetahui adanya janji atau kesepakatan pemberian uang senilai Rp 4,75 miliar dari Kotjo ke Eni.

Faktanya, lanjut Sofyan, kesepakatan tersebut telah jauh dilakukan pada tanggal 16 Februari 2016, ketika Kotjo dan Eni bertemu dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"Artinya janji atau kesepakatan pemberian uang tersebut telah terjadi sebelum mereka bertemu saya sekitar Juni 2016 sehubungan dengan penyampaian Kotjo ini untuk berpartisipasi dalam proyek di Jawa dan Riau-1," kata dia.

Kotjo dalam persidangan, kata Sofyan, menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pemberian uang tersebut untuk Eni.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Nasional
Luncurkan Aplikasi 'Jaga Bansos', Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Luncurkan Aplikasi "Jaga Bansos", Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Nasional
Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Nasional
Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Nasional
Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Nasional
KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

Nasional
Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Nasional
UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X