Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi-Maruf Amin...

Kompas.com - 21/10/2019, 07:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya bersama Maruf Amin pada Senin (20/10/2019) pagi.

Hal tersebut ia sampaikan sebelum dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 di gedung DPR/MPR.

"(Kabinet) sudah rampung, selesai. Nanti besok pagi saya kenalkan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Relawan Kecewa Jokowi Masukkan Gerindra ke Kabinet Kerja Jilid II

Jokowi mengatakan, pengumuman kabinet diakukan pada Senin pagi karena Maruf Amin akan berangkat ke Jepang pada Senin malamnya.

Jokowi juga menyebut, menteri yang ia kenalkan besok akan segera dilantik. Namun, ia tak menyebutkan apakah pelantikan itu di hari yang sama atau berbeda.

"Dikenalkan dulu, kemudian dilantik," kata dia.

16 dari parpol

Jokowi mengatakan, dirinya juga telah mengatur komposisi menteri di kabinetnya kelak dari segi latar belakangnya.

Baca juga: Jokowi Perkenalkan Kabinet Senin Pagi, Ini Bocorannya

Jokowi menyebut menteri dari partai politik di kabinetnya bersama Maruf Amin akan berjumlah kurang lebih 16 orang.

Jika jumlah kementerian berjumlah 34, maka jumlah menteri asal parpol yang sebanyak 16 orang sesuai dengan pernyataan Jokowi sebelumnya.

Jokowi sempat menyebut komposisi menteri dari parpol akan berjumlah 45 persen, sementara menteri profesional lebih banyak yakni 55 persen.

Baca juga: Rupiah Menanti Isi Kabinet Kerja II

Namun, saat ditanya apakah ada kader parpol non koalisi yang akan masuk kabinet, Jokowi tak menjawab. Ia meminta wartawan untuk melihat langsung saat pengumuman.

Ajukan diri

Sejumlah partai maupun kadernya sudah terang-terangan mengajukan diri untuk menjadi pembantu Jokowi-Maruf dalam lima tahun ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengaku siap jika Jokowi memintanya menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Baca juga: Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Halaman:


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com