Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Kompas.com - 17/10/2019, 14:26 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku berulang kali ditawari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali mengambil posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sandi mengatakan, Prabowo menawarkan posisi tersebut setelah kontestasi pilpres selesai. Namun, ia menegaskan, tak akan kembali ke kursi wagub karena berkomitmen untuk meninggalkan jabatan tersebut.

"Mulai dari setelah MK, tapi saya selalu bilang 'enggak pak, enggak, ini saya sudah putuskan dan sampai kemarin juga, enggak berubah pikiran', 'enggak pak' saya bilang, terima kasih saya bantu bapak saja, saya sudah cukup, saya akan berikan yang terbaik, yang saya miliki buat bangsa ini, buat Gerindra," kata Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Sandiaga mengatakan, Prabowo akhirnya bisa menerima keputusannya untuk tak kembali mendampingi Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Sandiaga Uno Hadiri Rapimnas Partai Gerindra di Hambalang

Sandi mengatakan, pertimbangannya tak mengambil posisi tersebut adalah untuk memberikan contoh bahwa seorang politisi harus memiliki komitmen.

"Ya beliau (Prabowo) menerima karena beliau orangnya komunikatif dua arah gitu, yang dia sampaikan 'berubah pikiran gak?' 'enggak' saya bilang. Saya sudah, dan pertimbangannya sudah saya sampaikan, karena ini pertimbangannya untuk memberikan suatu to lead by example," ujarnya.

Sandiaga mengatakan, Prabowo menginginkan dirinya kembali mengisi kursi Wagub DKI  lantaran hingga kini posisi tersebut belum kunjung terisi.

Lalu, Prabowo merasa terbebani karena sejak awal sudah berjuang memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta.

Baca juga: Sandiaga Uno Kembali ke Dunia Politik, PAN: Selamat Mengabdi

"Jadi Pak Prabowo mencoba mencari solusi atas kebuntuan itu, dengan menawarkan 'kan kalau Sandi, diterima sama semuanya juga, tapi saya bilang, 'pak ini akan mengirimkan sinyal yang sangat salah gitu lho, pada akhirnya kepala daerah itu coba-coba, ngambil posisi yang lebih tinggi, kalau gagal balik lagi'," kata Sandi.

Selanjutnya, Sandi berharap, polemik posisi Wagub DKI segera berakhir. Ia mengatakan, sudah menginstruksikan kepada pihak Gerindra dan PKS agar segera merampungkan dan mencari mekanisme yang cepat agar DKI Jakarta segera memiliki wakil gubernur.

Baca juga: Platform Perjuangan Sama, Alasan Sandiaga Kembali ke Gerindra

"Saya sudah instruksikan Pak Taufiq dan teman-teman PKS untuk merampungkan ini, cari mekanisme kalau yang ini dead lock, itu cari mekanisme yang lain, masa enggak bisa sih, cari mekanisme," tuturnya.

"Rakyat membutuhkan wakil gubernur, kita ini orang-orang pintar kok, kemungkinan untuk segera bisa menyelesaikan hal-hal yang sudah sangat lama tertunda, kan saya efektif mundur dari wagub itu kan Agustus, ini sudah Oktober 2019, sudah satu tahun lebih," katanya.

Sebelum maju pada Pilpres 2019 sebagai calon wakil presiden, Sandiaga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia memenangi Pilkada DKI 2017, berpasangan dengan Anies Baswedan. 

Baca juga: Kembalinya Sandiaga ke Gerindra Bukan soal Kecocokan Ideologi, tapi...

Sandiaga sempat memutuskan keluar dari Partai Gerindra saat maju di pilpres. Sandiaga mundur sebagai kader Gerindra agar bisa diterima oleh dua parpol lain, yakni PAN dan PKS yang mengusung Prabowo-Sandiaga.

Namun, suami Nur Asia ini kembali ke Gerindra dan menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina. Kembalinya Sandiaga diumumkan langsung Prabowo pada rapat kerja nasional (rakernas) Gerindra di Hambalang, Bogor. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com