Berkuasa Tentukan Arah Politik Gerindra, Prabowo Belum Buka Suara...

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Dalam Rapimnas yang digelar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Rabu (16/10/2019) kemarin, Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya di depan sekitar 4.000 kader Partai Gerindra.

Pertama, Prabowo sudah menyerahkan konsep mengenai dorongan besar ekonomi Indonesia ke Presiden Jokowi. Konsep itu berorientasi pada semangat ketahanan pangan, energi pertahanan dan keamanan.

Kedua, berangkat dari konsepsi tersebut, Prabowo mempersilakan Presiden Jokowi menggunakannya di dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap mengedepankan kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim serta berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Bahkan Gerindra tidak keberatan apabila penggunaan konsep itu tanpa melibatkan kader Gerindra di dalam pemerintahan.

"Apabila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi, kami persilakan baik itu dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra," ujar Dahnil.

"Yang jelas, Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," lanjut dia.

Dahnil sekaligus menegaskan bahwa Prabowo dan petinggi partai tidak membicarakan nama-nama yang ditawarkan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf saat Rapimnas.

Ia juga membantah adanya kabar yang menyebut Prabowo menginginkan posisi menteri tertentu dalam kabinet.

Menurut Dahnil, belum pernah ada tawaran posisi menteri yang ditawarkan kepada Prabowo.

"Bagaimana mungkin dibahas (posisi menteri) apabila tidak ditawarkan," kata Dahnil.

Komunikasi Lanjutan

Meski kini Prabowo memegang mandat untuk menentukan sikap politik, Namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkannya secara resmi.

"Kami semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani.

Muzani kemudian mengungkap adanya kemungkinan Prabowo akan melanjutkan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait koalisi.

Komunikasi itu melanjutkan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019) lalu.

Namun, Muzani tidak menyebutkan secara spesifik apakah komunikasi tersebut akan dilakukan Prabowo dengan bertatap muka atau melalui telepon.

Ia juga enggan menjawab saat ditanya apakah komunikasi akan dilakukan Prabowo setelah pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Ya kan nanti Pak Jokowi mestinya nanya ke Pak Prabowo, 'sudah saya timbang-timbang, akhirnya begini ya, Pak'. Begitu kan. Memang itu kan ngomong. Entah bertemu, entah telepon," ucap Muzani.

Prabowo: Jokowi Jangan Ragu

Dalam Rapimnas, lanjut Muzani, Prabowo juga mengungkapkan bahwa ia telah meminta Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait wacana penambahan anggota koalisi parpol pendukungnya.

Muzani menjelaskan, sebagai kepala pemerintahan dan pemegang otoritas tertinggi, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinet pemerintahannya.

Oleh sebab itu, menurut Muzani, Presiden Jokowi seharusnya tidak ragu dalam mengambil keputusan.

"Pak Prabowo tadi di dalam pidato mengatakan bahwa apapun keputusan yang akan diambil harus untuk menyelamatkan keutuhan bangsa, mau di dalam atau di luar (pemerintahan)," ujar Muzani.

"Dan kami sudah sampaikan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi jangan ragu untuk ambil keputusan ini karena bapak adalah presiden terpilih," lanjut dia.

Kendati demikian, Muzani tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keraguan Presiden Jokowi yang dimaksud oleh Prabowo.

Muzani menampik ketika ditanya apakah sinyal keraguan tersebut disebabkan adanya penolakan dari parpol pendukung Presiden Jokowi saat ini atas wacana bergabungnya Partai Gerindra.

"Jangan ragu untuk mengambil keputusan karena beliau adalah Presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Sehingga sebagai presiden dengan otoritas presidensial ini," ujar Muzani.

"Beliau harus meyakini. Jadi kita mendorong beliau, sudah ambil (keputusan) yang terbaik menurut keyakinan Beliau," lanjut dia.