Kompas.com - 17/10/2019, 10:34 WIB
Prabowo Subianto melayat almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharudin Jusuf Habibie di rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (11/9/2019).  BJ Habibie meninggal akibat penyakit yang dideritanya. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPrabowo Subianto melayat almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharudin Jusuf Habibie di rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (11/9/2019). BJ Habibie meninggal akibat penyakit yang dideritanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Dalam Rapimnas yang digelar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Rabu (16/10/2019) kemarin, Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya di depan sekitar 4.000 kader Partai Gerindra.

Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra

Pertama, Prabowo sudah menyerahkan konsep mengenai dorongan besar ekonomi Indonesia ke Presiden Jokowi. Konsep itu berorientasi pada semangat ketahanan pangan, energi pertahanan dan keamanan.

Kedua, berangkat dari konsepsi tersebut, Prabowo mempersilakan Presiden Jokowi menggunakannya di dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap mengedepankan kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim serta berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Kampus Untirta Kota Serang Senin (1/7/2019)Doc Twitter @dahnilanzar Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Kampus Untirta Kota Serang Senin (1/7/2019)
Khusus untuk poin nomor dua, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, mantan Danjen Kopassus itu mempersilakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menggunakan konsep yang ditawarkan.

Bahkan Gerindra tidak keberatan apabila penggunaan konsep itu tanpa melibatkan kader Gerindra di dalam pemerintahan.

"Apabila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi, kami persilakan baik itu dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra," ujar Dahnil.

"Yang jelas, Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Dahnil sekaligus menegaskan bahwa Prabowo dan petinggi partai tidak membicarakan nama-nama yang ditawarkan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf saat Rapimnas.

Ia juga membantah adanya kabar yang menyebut Prabowo menginginkan posisi menteri tertentu dalam kabinet.

Menurut Dahnil, belum pernah ada tawaran posisi menteri yang ditawarkan kepada Prabowo.

"Bagaimana mungkin dibahas (posisi menteri) apabila tidak ditawarkan," kata Dahnil.

Komunikasi Lanjutan

Meski kini Prabowo memegang mandat untuk menentukan sikap politik, Namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkannya secara resmi.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).
Ia hanya menegaskan bahwa seluruh kader Partai Gerindra akan mendukung apapun keputusan Prabowo.

"Kami semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani.

Baca juga: Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Muzani kemudian mengungkap adanya kemungkinan Prabowo akan melanjutkan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait koalisi.

Komunikasi itu melanjutkan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019) lalu.

Namun, Muzani tidak menyebutkan secara spesifik apakah komunikasi tersebut akan dilakukan Prabowo dengan bertatap muka atau melalui telepon.

Ia juga enggan menjawab saat ditanya apakah komunikasi akan dilakukan Prabowo setelah pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Ya kan nanti Pak Jokowi mestinya nanya ke Pak Prabowo, 'sudah saya timbang-timbang, akhirnya begini ya, Pak'. Begitu kan. Memang itu kan ngomong. Entah bertemu, entah telepon," ucap Muzani.

Prabowo: Jokowi Jangan Ragu

Dalam Rapimnas, lanjut Muzani, Prabowo juga mengungkapkan bahwa ia telah meminta Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait wacana penambahan anggota koalisi parpol pendukungnya.

Baca juga: Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Muzani menjelaskan, sebagai kepala pemerintahan dan pemegang otoritas tertinggi, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinet pemerintahannya.

Oleh sebab itu, menurut Muzani, Presiden Jokowi seharusnya tidak ragu dalam mengambil keputusan.

"Pak Prabowo tadi di dalam pidato mengatakan bahwa apapun keputusan yang akan diambil harus untuk menyelamatkan keutuhan bangsa, mau di dalam atau di luar (pemerintahan)," ujar Muzani.

"Dan kami sudah sampaikan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi jangan ragu untuk ambil keputusan ini karena bapak adalah presiden terpilih," lanjut dia.

Kendati demikian, Muzani tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keraguan Presiden Jokowi yang dimaksud oleh Prabowo.

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Muzani menampik ketika ditanya apakah sinyal keraguan tersebut disebabkan adanya penolakan dari parpol pendukung Presiden Jokowi saat ini atas wacana bergabungnya Partai Gerindra.

"Jangan ragu untuk mengambil keputusan karena beliau adalah Presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Sehingga sebagai presiden dengan otoritas presidensial ini," ujar Muzani.

"Beliau harus meyakini. Jadi kita mendorong beliau, sudah ambil (keputusan) yang terbaik menurut keyakinan Beliau," lanjut dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Nasional
PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Nasional
Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.