Tipo UU KPK, Bagaimana Nasib Pelantikan Nurul Ghufron?

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib Nurul Ghufron sebagai salah seorang komisioner KPK terpilih menjadi sorotan dalam konteks penerapan Undang-Undang KPK hasil revisi.

Pasal 29 huruf e UU KPK lama menyatakan syarat pimpinan KPK sekurang-kurangnya berumur 40 tahun.

Sementara, pada UU KPK hasil revisi menyebutkan bahwa ketentuan umur pimpinan KPK paling rendah 50 tahun.

Ghufron diketahui berusia 45 tahun sehingga apabila mengacu pada UU KPK hasil revisi, ia tidak dapat dilantik menjadi komisioner KPK.

Pakar hukum tata negara dari IPDN Juanda, berpendapat, Nurul terancam tidak bisa dilantik karena UU KPK hasil revisi mengatur pimpinan KPK minimal berusia 50 tahun, sedangkan Nurul baru berusia 45 tahun.

"Kalau berlaku, berdasarkan undang-undang itu, jelas seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang itu tidak bisa dilantik" kata Juanda kepada Kompas.com, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Pakar: Jika UU KPK Hasil Revisi Berlaku, Capim KPK Nurul Ghufron Tak Bisa Dilantik

Menurut Juanda, pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada Desember 2019 mesti didasari pada UU KPK hasil revisi.

Situasi ini menimbulkan problematika karena Ghufron telah sah terpilih sebagai pimpinan KPK bila berdasarkan UU KPK yang lama.

"Ini kan membuat seseorang itu dirugikan. Ini harusnya tidak boleh terjadi karena dia itu sudah terpilih, berdasarkan undang-undang lama sah dia, cuma waktu pelantikannya berdasarkan undang-undang yang baru," kata Juanda.

Menurut Juanda, jika Ghufron dipaksakan untuk dilantik sebagai pimpinan KPK dapat dianggap tidak sah.

Akibatnya, Ghufron dianggap tidak berhak memperoleh kewenangan sebagai pimpinan KPK.

"Kalau seseorang itu dilantik tidak sesuai undang-undang yang berlaku, konsekuensinya kan cacat. Kalau cacat, itu berarti tunjangan segala macam yang ia terima itu terindikasi pada korupsi," ujar Juanda.

Baca juga: Masinton Sebut Tipo UU KPK Dikoreksi, Syarat Usia Pimpinan Minimal 50 Tahun

Meski demikian, mantan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan bahwa Nurul Ghufron tetap dapat dilantik sebagai salah satu komisioner KPK terpilih.

"Tidak masalah. Sama seperti Pasal 69 D itu terkait Dewan Pengawas yang belum terbentuk, terkait tugas dan kewenangan penyidik KPK dalam melakukan penyidikan dan penyadapan, itu menggunakan UU KPK lama," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut dia, ketika Ghufron resmi dipilih DPR, KPK masih menerapkan UU lama sehingga meskipun setelah itu terbit UU KPK hasil revisi, yang menjadi dasar hukum pelantikan Ghufron adalah UU lama KPK.