[POPULER NASIONAL] OTT Wali Kota Medan | Jokowi Diam Ditanya Perppu KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membuat kejutan dengan melakukan operasi tangkap tangan ketiga dalam waktu kurang dari tiga hari.

Sejak Senin (14/10/2019) malam hingga Rabu (16/10/2019) dini hari, KPK melakukan OTT di Indramayu, Jawa Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Medan, Sumatera Utara.

Penangkapan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pun menjadi artikel terpopuler di desk Nasional Kompas.com sepanjang Rabu.

OTT di Medan ini terjadi pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Saat itu ada tujuh orang yang diamankan KPK.

"Total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu pagi.

Tim KPK juga mengamankan uang lebih dari Rp 200 juta dalam serangkaian OTT tersebut. Febri mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan.

"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata dia.

Setelah 1x24 jam, KPK kemudian menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai tersangka.

Berita awal terkait OTT yang paling menarik perhatian pembaca dapat Anda simak di tautan ini:

Baca: KPK Tangkap Wali Kota Medan

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kelima kanan) dan wakil pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pertemuan itu dilakukan untuk berkonsultasi terkait acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Undang-Undang KPK resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/2019) atau sebulan sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 September 2019.

UU KPK menuai polemik karena dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu. Sejumlah pasal yang tercantum dalam UU KPK dianggap membuat KPK kehilangan taji alias tak lagi sakti.

Kecaman masyarakat ini membuat Presiden Joko Widodo sempat mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Pertimbangan ini dibuat Jokowi setelah bertemu sejumlah tokoh, dari budayawan, tokoh agama, hingga pakar hukum tata negara.

Akan tetapi, hingga 16 Oktober 2019 belum ada perppu yang diterbitkan Jokowi. Wartawan pun kembali menanyakan soal perppu saat Jokowi bertemu pimpinan MPR di Istana Kepresidenan kemarin.

Namun, Presiden Jokowi enggan memberi tanggapan.

Saat itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta wartawan untuk bertanya terkait pelantikan, sesuai agenda pertemuan.

Seperti apa beritanya? Lihat dalam tulisan berikut:

Baca juga: Jokowi Diam Ditanya Perppu KPK, Bamsoet dan Basarah Minta Tanya soal Pelantikan