Amendemen UUD, Ketua MPR Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Kompas.com - 16/10/2019, 13:08 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersiap memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pada pertemuan tersebut Ketua MPR memberikan kepada Presiden undangan pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang yang akan dilaksanakan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersiap memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pada pertemuan tersebut Ketua MPR memberikan kepada Presiden undangan pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang yang akan dilaksanakan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo memastikan wacana amendemen UUD 1945 tak akan menyentuh pasal mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ia menegaskan ke depannya presiden dan wakil presiden akan tetap dipilih rakyat, tidak dipilih MPR seperti era orde baru.

"Tidak ada, saya tegaskan tidak ada (perubahan pasal agar Presiden kembali dipilih MPR)," kata Bambang di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo: Saya Pastikan Amendemen Tidak Akan Jadi Bola Liar


Hal itu disampaikan Bambang di hadapan Presiden Joko Widodo dan sembilan Pimpinan MPR lainnya.

Presiden dan pimpinan MPR baru saja menggelar pertemuan soal persiapan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

Selain itu, diakui juga bahwa pertemuan tersebut membahas rencana amendemen UUD 1945. Bambang mengatakan, sejauh ini wacana yang berkembang terkait amendemen adalah untuk mengembalikan haluan negara.

Tak ada wacana untuk mengembalikan agar Presiden dipilih MPR.

"Persiden tetap dipilih rakyat, presiden bukan lagi mandataris negara, presiden tidak bertanggung jawab pada MPR, itu tetap," kata politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini.

Baca juga: Wapres Kalla Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan perlunya kajian mendalam mengenai amendemen UUD 1945. Semua masukan perlu ditampung untuk kemudian diformulasikan.

"Yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat, yang penting usulan-usulan harus ditampung, masukan ditampung sehingga bisa dirumuskan," kata Jokowi. 

Pernah Diusulkan

Wacana agar Presiden kembali dipilih oleh MPR pernah diusulkan Bambang Soesatyo pada Agustus lalu. Saat itu ia masih menjabat sebagai Ketua DPR.

"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR," kata Bambang dalam diskusi rilis survei nasional oleh Cyrus Network di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Bola Liar Amendemen UUD 1945, Akankah Kita Kembali ke Orde Baru?

Bambang mengaku mendapat pertanyaan dan usulan dari publik terkait hal ini. Salah satu alasan yang bisa merealisasikan presiden dipilih MPR, lanjut dia, adalah kerumitan dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang juga mengakibatkan polarisasi tajam di masyarakat.

Namun usul Bambang mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari Presiden Jokowi.

"Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR," kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan pada Rabu (14/8/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X