Wapres Kalla Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Kompas.com - 15/10/2019, 14:52 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla tinjau pembangunan UIII Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla tinjau pembangunan UIII

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan amendemen UUD 1945 dilakukan terbatas.

Ia menyarankan, amendemen UUD 1945 hanya dilakukan terbatas, yakni hanya membahas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sebab, menurut Kalla, sebelumnya MPR telah mengamendemen UUD 1945 sebanyak empat kali dan telah mencakup hal-hal penting dalam sistem kenegaraan.

"Iya (amendemen) sangat terbatas. Kita kan sudah amendemen sejak tahun 2001, dan itu sudah menampung aspirasi pada saat itu," kata Kalla di Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo: Saya Pastikan Amendemen Tidak Akan Jadi Bola Liar

Ia juga menyampaikan, jika amendemen sebatas untuk menghidupkan kembali GBHN, hal itu masih relevan.

Kalla menyebut, menghidupkan kembali GBHN juga kerap diusulkan berbagai pihak dan partai politik selama lima tahun ia menjabat wakil presiden.

Jika nanti GBHN dihidupkan kembali, menurut Kalla, sistem politik dan pemerintahan perlu menyesuaikan hal tersebut.

"Tentu ada aspirasi baru dalam pemerintah ini, dalam waktu 20 tahun, tentang GBHN, dan arus yang (muncul) sementara ini yg dalam media itu diperlukan GBHN," ujar Kalla.

"Tapi itu musti banyak perubahan. Perubahannya adalah presiden tidak perlu lagi visi misi, hanya bagaimana cara-caranya melaksanakan GBHN itu. Itu konsekuensinya kalau ada GBHN itu," ucap dia.

Sebelumnya, Partai Nasdem dan Gerindra sepakat agar amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.

Baca juga: Amendemen UUD 1945 Menyeluruh, Siapa yang Setuju dan Tidak?

Hal itu merupakan salah satu poin kesepakatan dari pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Keduanya bertemu di kediaman Surya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).

"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik," ujar Sekjen Nasdem Johny G Plate saat membacakan kesepakatan dari pertemuan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Nasional
Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Nasional
Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Nasional
JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

Nasional
Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Nasional
Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Nasional
Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Nasional
Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Nasional
Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X