Wapres Kalla Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Kompas.com - 15/10/2019, 14:52 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla tinjau pembangunan UIII Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla tinjau pembangunan UIII

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan amendemen UUD 1945 dilakukan terbatas.

Ia menyarankan, amendemen UUD 1945 hanya dilakukan terbatas, yakni hanya membahas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sebab, menurut Kalla, sebelumnya MPR telah mengamendemen UUD 1945 sebanyak empat kali dan telah mencakup hal-hal penting dalam sistem kenegaraan.

"Iya (amendemen) sangat terbatas. Kita kan sudah amendemen sejak tahun 2001, dan itu sudah menampung aspirasi pada saat itu," kata Kalla di Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo: Saya Pastikan Amendemen Tidak Akan Jadi Bola Liar

Ia juga menyampaikan, jika amendemen sebatas untuk menghidupkan kembali GBHN, hal itu masih relevan.

Kalla menyebut, menghidupkan kembali GBHN juga kerap diusulkan berbagai pihak dan partai politik selama lima tahun ia menjabat wakil presiden.

Jika nanti GBHN dihidupkan kembali, menurut Kalla, sistem politik dan pemerintahan perlu menyesuaikan hal tersebut.

"Tentu ada aspirasi baru dalam pemerintah ini, dalam waktu 20 tahun, tentang GBHN, dan arus yang (muncul) sementara ini yg dalam media itu diperlukan GBHN," ujar Kalla.

"Tapi itu musti banyak perubahan. Perubahannya adalah presiden tidak perlu lagi visi misi, hanya bagaimana cara-caranya melaksanakan GBHN itu. Itu konsekuensinya kalau ada GBHN itu," ucap dia.

Sebelumnya, Partai Nasdem dan Gerindra sepakat agar amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.

Baca juga: Amendemen UUD 1945 Menyeluruh, Siapa yang Setuju dan Tidak?

Hal itu merupakan salah satu poin kesepakatan dari pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Keduanya bertemu di kediaman Surya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).

"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik," ujar Sekjen Nasdem Johny G Plate saat membacakan kesepakatan dari pertemuan tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Satgas Sarankan Masyarakat Tak Berlama-lama Dalam Ruangan yang Sama di Kantor

Satgas Sarankan Masyarakat Tak Berlama-lama Dalam Ruangan yang Sama di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X