Tjahjo: Baru Kemarin Saya Sampaikan Mudah-mudahan OTT Berakhir...

Kompas.com - 16/10/2019, 10:31 WIB
Mendagri sekaligus Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.COM/WALDA MARISONMendagri sekaligus Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo atas Operasi Tangkap Tangan ( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pupus, Rabu (16/10/2019) pagi ini.

Tjahjo sebelumnya berharap, OTT KPK berhenti pada Bupati Indramayu yang ditangkap pada Senin (14/10/2019). Harapan itu ia sampaikan pada Ketua KPK Agus Rahardjo.

Namun, selang satu hari, KPK kembali menggelar OTT. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ditangkap dalam OTT ini.

"Kemarin juga kami sampaikan pada ketua KPK, mudah-mudahan OTT KPK kepala daerah Kabupaten Indramayu itu yang terakhir," kata Tjahjo dalam sambutannya di rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

"Baru kemarin saya mengatakan ini yang terakhir, tapi pagi hari ini ada OTT lagi, Wali Kota Medan," lanjut dia yang disambut tawa para tamu undangan.

Baca juga: Agus: Pemerintah Minta Tak Ada Lagi OTT, Pencegahan Atau KPK Mau Dimatikan?

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah pada Dzulmi Eldin.

Tjahjo melanjutkan, selama lima tahun dirinya menjabat sebagai Mendagri, hampir 119 kepala daerah terjerat OTT KPK.

Jumlah itu belum termasuk para kepala daerah serta anggota DPRD.

"Selama lima tahun saya sebagai Mendagri, sudah ada hampir 119 kepala daerah (terjerat OTT), belum teman-teman kita kepala dinas, belum teman-teman kita anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Tjahjo.

Ia berharap seluruh OTT tersebut membuat pejabat tidak lagi melakukan praktik korupsi.

Diberitakan, tim penindakan KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin lewat operasi tangkap tangan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X