Terjerat OTT KPK, Bupati Supendi Minta Maaf ke Masyarakat Indramayu

Kompas.com - 16/10/2019, 07:46 WIB
Bupati Indramayu Supendi meminta maaf ke masyarakat Indramayu karena dirinya sudah terjerat dalam kasus dugaan suap terkait 7 proyek jalan di Dinas PUPR Indramayu. Hal itu ia ungkapkan setelah ia diperiksa dan kemudian ditahan oleh penyidik KPK, Rabu (16/10/2019) dini hari. Supendi ditahan di Rutan Cabang KPK yang terletak di kawasan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANBupati Indramayu Supendi meminta maaf ke masyarakat Indramayu karena dirinya sudah terjerat dalam kasus dugaan suap terkait 7 proyek jalan di Dinas PUPR Indramayu. Hal itu ia ungkapkan setelah ia diperiksa dan kemudian ditahan oleh penyidik KPK, Rabu (16/10/2019) dini hari. Supendi ditahan di Rutan Cabang KPK yang terletak di kawasan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Supendi meminta maaf ke masyarakat Indramayu, Jawa Barat, karena dirinya sudah terjerat dalam kasus dugaan suap terkait tujuh proyek jalan di Dinas PUPR Indramayu.

Hal itu ia ungkapkan setelah ia diperiksa dan kemudian ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Rabu (16/10/2019) dini hari.

Supendi ditahan di Rutan Cabang KPK yang terletak di kawasan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat Indramayu atas tindakan ini. Dan saya belum bisa membawa perubahan," ujar Supendi, sambil memasuki mobil tahanan KPK.

"Insya Allah dengan saya berada di KPK ini akan banyak ada perubahan yang terjadi di Indramayu," kata dia.

Baca juga: OTT Bupati Indramayu, dari Suap Sepeda hingga Kode Mangga Manis

Ia enggan membahas pokok perkara yang diduga melibatkan dirinya.

"Biar KPK yang menangani itu. Sudah saya ceritakan ke KPK," katanya.

Selain Supendi, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Indramayu Omarsyah; Kepala Bidang Jalan pada Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono dan pengusaha bernama Carsa AS.

Supendi, Omarsyah dan Wempy diduga menerima fee berupa uang dan atau barang dari Carsa dengan nilai bervariasi.

Fee itu diberikan demi memuluskan upaya pihak Carsa selaku kontraktor untuk mendapatkan tujuh pekerjaan proyek jalan di Dinas PUPR Indramayu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X