Tjahjo: Baru Kemarin Saya Sampaikan Mudah-mudahan OTT Berakhir...

Tjahjo sebelumnya berharap, OTT KPK berhenti pada Bupati Indramayu yang ditangkap pada Senin (14/10/2019). Harapan itu ia sampaikan pada Ketua KPK Agus Rahardjo.

Namun, selang satu hari, KPK kembali menggelar OTT. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ditangkap dalam OTT ini.

"Kemarin juga kami sampaikan pada ketua KPK, mudah-mudahan OTT KPK kepala daerah Kabupaten Indramayu itu yang terakhir," kata Tjahjo dalam sambutannya di rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

"Baru kemarin saya mengatakan ini yang terakhir, tapi pagi hari ini ada OTT lagi, Wali Kota Medan," lanjut dia yang disambut tawa para tamu undangan.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah pada Dzulmi Eldin.

Tjahjo melanjutkan, selama lima tahun dirinya menjabat sebagai Mendagri, hampir 119 kepala daerah terjerat OTT KPK.

Jumlah itu belum termasuk para kepala daerah serta anggota DPRD.

"Selama lima tahun saya sebagai Mendagri, sudah ada hampir 119 kepala daerah (terjerat OTT), belum teman-teman kita kepala dinas, belum teman-teman kita anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Tjahjo.

Ia berharap seluruh OTT tersebut membuat pejabat tidak lagi melakukan praktik korupsi.

Diberitakan, tim penindakan KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin lewat operasi tangkap tangan.

Hal itu dikonfirmasi Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10/2019).

"Ada tim lain yang ditugaskan di Medan. Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan swasta," kata Febri.

Tujuh orang diamankan dalam serangkaian OTT itu. Selain Dzulmi, turut diamankan pula unsur ajudan wali kota, kepala dinas Pemerintah Kota Medan, protokoler serta pihak swasta.

Febri mengatakan, timnya menyita uang lebih dari Rp 200 juta dalam serangkaian OTT itu. Uang itu diduga berasal dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan.

Maksudnya, sejumlah kepala dinas menyetor uang dalam jumlah tertentu kepada Wali Kota.

Penyidik KPK pun masih mendalami apa yang terjadi sehingga para kepala dinas mengirimkan setoran kepada sang wali kota.

"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata Febri.

KPK memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari orang-orang yang diamankan tersebut.

Hasil OTT akan disampaikan secara rinci lewat konferensi pers. Pihak KPK sendiri belum memberikan informasi kapan tepatnya konferensi pers dilaksanakan.