Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situasi Keamanan Dipastikan Kondusif Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 15/10/2019, 17:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan situasi keamanan berjalan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai menggelar rapat koordinasi bersama DPR, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Perwakilan Menteri Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

"Alhamdulillah dari penjelasan bapak Panglima TNI, Kapolri, dan Ka BIN bahwa situasi keamanan kondusif, dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinan untuk acara tanggal 20 Oktober jam 14.30 berjalan aman dan tertib," kata Bambang.

"Mulai dari titik keberangkatan presiden ke DPR, hingga DPR ke istana sudah diantispasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada, yang sudah disiapkan TNI dan Polri," sambungnya.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, MPR Rapat Bersama TNI, Polri hingga KPU

Bambang mengatakan, pengamanan tamu-tamu dari negara sahabat dikawal ketat hingga keberangkatan ke DPR untuk mengikuti acara pelantikan.

Bambang mengatakan, ada 2 kepala negara, 4 kepala pemerintahan, 9 utusan khusus dan 157 duta besar yang akan hadir dalam acara pelantikan.

Selain itu, kata Bambang, pengamanan juga diberikan kepada seluruh anggota DPR agar sampai ke Kompleks Parlemen dengan selamat.

"Anggota DPR diberikan pengawalan juga diperlukan agar bisa sampai ke senayan dengan selamat," ucapnya.

Baca juga: Polda Metro: Kita Berharap Tidak Ada Unjuk Rasa hingga Pelantikan Presiden-Wapres

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR, MPR dan DPD berkomitmen melaksanakan acara pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan dengan baik.

Puan mengimbau, seluruh masyarakat dapat mengikuti acara pelantikan secara khidmat.

"Kami berharap ini acara sakral yang harus dilaksanakan khidmat. Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti acara ini secara khidmat. Setelah pelantikan tentu nanti kami akan bekerja sama dengan eksekutif sesuai dengan tugas-tugas kami agar bangsa ini dapat lebih sejahtera," kata Puan.

Kompas TV Serangan teror terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten menguak adanya rencana penyerangan oleh kelompok teror. Polisi telah menangkap puluhan orang yang terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Apakah kelompok yang sama menargetkan untuk mengganggu agenda pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang? Dan bagaimana sebaiknya aparat mengantisipasi kemungkinan ancaman terhadap pelantikan?<br /> <br /> Sapa Indonesia membahasnya bersama Juru Bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto dan Pakar Psikologi Politik, Hamdi Muluk. #PelantikanPresiden #Teror #TerorJelangPelantikanPresiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com