Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden

Kompas.com - 15/10/2019, 13:53 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com – Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menyampaikan tidak akan ada unjuk rasa menjelang sampai pada tanggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), Minggu (20/9/2019).

Hal tersebut sesuai instruksi yang diberikan kepada pihak Kapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya mengenai pemberitahuan tidak adanya izin aksi unjuk rasa yang diproses.

“Hingga tanggal 20 Oktober 2019, pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses sehingga kalaupun ada yang unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Mayjen Eko.

Lebih lanjut, Pangdam Jaya juga mengimbau para pengunjuk rasa untuk tidak mendekat Gedung DPR/MPR RI.

“Tidak ada yang spesifik, kami hanya imbau para pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR RI. Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara khidmat,” imbaunya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama juga memberikan diskresi dengan tidak akan memberikan surat penerimaan terkait unjuk rasa yang akan dilakukan hingga tanggal 20 Oktober mendatang.

Hal ini dimaksudkan agar terciptanya situasi tetap kondusif jelang dan saat pelantikan berlangsung.

Baca juga: 30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres

“Kami hormati keputusan itu karena akan banyak utusan negara yang akan hadir. Mulai Selasa (15/10/2019) kami sudah berlakukan. Setelah tanggal 20 Oktober aspirasi akan boleh disampaikan kembali, mari kita hormati itu,” pesan Kapolda Metro Jaya.

Tidak hanya itu, sejumlah pengamanan juga akan mulai dilakukan dengan melibatkan sekitar 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri.

Kesiapan DPR RI

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI siap untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Rencananya, pelantikan ini akan diselenggarakan di Kompleks Parlemen.

DPR RI pun telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta MPR RI guna mematangkan persiapan pelantikan.

“Tentu saja saya selaku Ketua DPR bersama Pimpinan DPR menyatakan kesiapan kami untuk menerima atau melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari Minggu besok,” terang Puan dalam rilis tertulis, Selasa (15/10/2019).

Puan menilai, upaya pengamanan ring satu dan ring dua Gedung DPR/MPR menjadi upaya yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan pelantikan dapat berjalan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com