Jelang Pelantikan Presiden, MPR Rapat Bersama TNI, Polri hingga KPU

Kompas.com - 15/10/2019, 12:26 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Dalam rapat gabungan itu, MPR akan meminta keterangan terkait keamanan di Kompleks Parlemen maupun seluruh wilayah di Indonesia menjelang acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Baca juga: Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

"Kami kan mendalami dan menanyakan tentang situasi keamanan baik di ring satu DPR RI maupun disekelilingnya maupun di seluruh tanah air, karena kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini, kemudian ada hal-hal lain," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Bambang mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di sekitar kompleks parlemen.

Selain itu, pihaknya akan meminta laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pontensi gangguan pada pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Kemudian masalah Intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden tersebut," ujarnya.

Bambang mengatakan, pihaknya juga memastikan kepada KPU apakah pembacaan Surat Keputusan (SK) dibacakan secara utuh atau hanya bagian tertentu.

Kemudian, kata dia, MPR memastikan kehadiran kepala negara dari negara-negara sahabat ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Dilarang Unjuk Rasa hingga Pelantikan Presiden, bagi Pelanggar Akan Ditindak

"Dengan Menlu kami meminta kepastian apakah kehadiran kepala negara sahabat atau negara lain. Lainya masalah protokoler siapa menyampaikan apa, jam berapa, lalu selesai acara apakah ada inagurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di istana dengan jamuan dinner atau makan malam dengan para duta besar," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang berharap, acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung hikmat dan lancar.

"Saya berharap acara berlangsung hikmat dan berlangsung tertib dan lancar dan tidak crowded gitu," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X