Kompas.com - 15/10/2019, 12:26 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Dalam rapat gabungan itu, MPR akan meminta keterangan terkait keamanan di Kompleks Parlemen maupun seluruh wilayah di Indonesia menjelang acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Baca juga: Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

"Kami kan mendalami dan menanyakan tentang situasi keamanan baik di ring satu DPR RI maupun disekelilingnya maupun di seluruh tanah air, karena kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini, kemudian ada hal-hal lain," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Bambang mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di sekitar kompleks parlemen.

Selain itu, pihaknya akan meminta laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pontensi gangguan pada pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Kemudian masalah Intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden tersebut," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang mengatakan, pihaknya juga memastikan kepada KPU apakah pembacaan Surat Keputusan (SK) dibacakan secara utuh atau hanya bagian tertentu.

Kemudian, kata dia, MPR memastikan kehadiran kepala negara dari negara-negara sahabat ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Dilarang Unjuk Rasa hingga Pelantikan Presiden, bagi Pelanggar Akan Ditindak

"Dengan Menlu kami meminta kepastian apakah kehadiran kepala negara sahabat atau negara lain. Lainya masalah protokoler siapa menyampaikan apa, jam berapa, lalu selesai acara apakah ada inagurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di istana dengan jamuan dinner atau makan malam dengan para duta besar," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang berharap, acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung hikmat dan lancar.

"Saya berharap acara berlangsung hikmat dan berlangsung tertib dan lancar dan tidak crowded gitu," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.