Jelang Pelantikan Presiden, MPR Rapat Bersama TNI, Polri hingga KPU

Kompas.com - 15/10/2019, 12:26 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) akan menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN), Menteri Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Dalam rapat gabungan itu, MPR akan meminta keterangan terkait keamanan di Kompleks Parlemen maupun seluruh wilayah di Indonesia menjelang acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Baca juga: Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

"Kami kan mendalami dan menanyakan tentang situasi keamanan baik di ring satu DPR RI maupun disekelilingnya maupun di seluruh tanah air, karena kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini, kemudian ada hal-hal lain," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Bambang mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di sekitar kompleks parlemen.

Selain itu, pihaknya akan meminta laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pontensi gangguan pada pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Kemudian masalah Intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden tersebut," ujarnya.

Bambang mengatakan, pihaknya juga memastikan kepada KPU apakah pembacaan Surat Keputusan (SK) dibacakan secara utuh atau hanya bagian tertentu.

Kemudian, kata dia, MPR memastikan kehadiran kepala negara dari negara-negara sahabat ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Dilarang Unjuk Rasa hingga Pelantikan Presiden, bagi Pelanggar Akan Ditindak

"Dengan Menlu kami meminta kepastian apakah kehadiran kepala negara sahabat atau negara lain. Lainya masalah protokoler siapa menyampaikan apa, jam berapa, lalu selesai acara apakah ada inagurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di istana dengan jamuan dinner atau makan malam dengan para duta besar," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang berharap, acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung hikmat dan lancar.

"Saya berharap acara berlangsung hikmat dan berlangsung tertib dan lancar dan tidak crowded gitu," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X