Formappi: Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Urusan Utamanya soal Kursi Kekuasaan

Kompas.com - 15/10/2019, 17:35 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) Lucius Karus menilai, safari politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa elite pendukung Joko Widodo kian menegaskan sinyal merapatnya Gerindra ke pemerintah.

Lucius menduga, Gerindra tengah mengincar kursi kekuasaan karena pada periode sebelumnya partai berlambang garuda itu telah menjadi oposisi.

"Keputusan Gerindra jika bergabung dengan koalisi tentu saja urusan utamanya adalah soal kursi kekuasaan. Mungkin pengalaman menjadi oposisi pada periode lalu menjadi alasan kenapa Gerindra akhirnya mau berbalik badan dari posisinya pada saat pemilu lalu," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Rujuk, Ini Perjalanan Karier Politik Sandiaga Uno Bersama Gerindra

Setelah menjadi oposisi tak memberikan insentif politik berupa kemenangan di pemilu, menurut Lucius, wajar jika akhirnya Gerindra mengubah haluan.

Sebab, tak dapat dipungkiri, seluruh partai politik pasti akan berorientasi pada kekuasaan.

Oposisi akhirnya menjadi tidak menguntungkan karena kekuasaan itu sendiri tak bisa diraih.

"Parpol kita memang semuanya berorientasi atau berkarakter pragmatis. Kekuasaan yang dikejar," ujar Lucius.

Baca juga: Wapres Prediksi Tak Cuma PKS yang Jadi Oposisi di Parlemen

Lucius menilai, jika kelak Gerindra bergabung ke koalisi, maka hal ini erat hubungannya dengan upaya menjaga stamina partai.

Sebab, dengan menjadi bagian dari gerbong pendukung pemerintah, parpol bisa saja mendapat sumbangan untuk menghidupi partai.

Akses akan anggaran dan jaringan yang dipegang pemerintah pun dapat memberikan kontribusi pada parpol.

Baca juga: Mardani Ali Sera: PKS Berharap Tak Jadi Oposisi Sendirian

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Bagi partai yang sejak awal sudah bekerja keras memenangkan Jokowi, memang akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran Gerindra.

Namun demikian, kata Lucius, ketidaknyamanan itu tak bisa menjadi alasan untuk menolak Gerindra. Sebab, koalisi juga butuh kekuatan yang penuh dalam membangun pemerintahan yang kuat.

Apalagi, yang menjadi dasar koalisi lebih pada alasan pragmatis. Sehingga tidak masalah Gerindra bergabung dengan koalisi jika transaksi kepentingan yang disepakati saling menguntungkan.

"Yang jelas ini tak bicara konsep atau ideologi lagi. Ini bicara soal bagaimana bisa menikmati kekuasaan lima tahun ke dua Jokowi secara bersama-sama," kata Lucius.

Baca juga: Prabowo Diingatkan, Gerindra Lebih Terhormat jika Jadi Oposisi

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019) malam lalu, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Hal ini dinilai menjadi "karpet merah" bagi Gerindra untuk merapat ke koalisi pendukung Joko Widodo.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X