Prabowo Diingatkan, Gerindra Lebih Terhormat jika Jadi Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, Partai Gerindra seharusnya tetap menjaga kepercayaan pemilih dengan menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Jika Gerindra masuk dalam pusaran kekuasaan, menurut dia, ini akan mengecewakan pemilihnya.

Menurut Ujang, Prabowo harusnya menyadari bahwa pada Pilpres 2019, ada 68 juta pemilih yang berharap mantan Danjen Kopassus itu menjadi presiden. 

"Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Karena pendukungnya banyak yang menginginkan Gerindra berada di luar kekuasaan. Menjadi oposisi sama-sama terhormatnya dengan berkuasa," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Sabtu (12/10/2019).

"Bahkan, menjadi oposisi lebih terhormat karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah," ucap dosen politik di Universitas Al Azhar ini.

Baca juga: Jokowi Bertemu Prabowo, Surya Paloh Pastikan Nasdem Tetap di Dalam Koalisi

Oleh karena itu, Ujang menilai, langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bertemu Presiden Jokowi kemarin kurang etis jika membicarakan peluang koalisi.

Namun, menurut dia, dalam politik, manuver Prabowo tersebut merupakan hal yang wajar. 

"Jadi masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi sebagai bagian dari ingin merapat atau mendapat bagian kekuasaan. Itulah politik, sifatnya cair, dinamis, dan kompromistis. Dulu lawan, sekarang kawan," kata Ujang. 

"Begitu juga sebaliknya. Karena koalisi yang dibangun bukan berbasis dan berdasar ideologi, maka koalisi akan mudah pecah," ucap dia. 

Ujang mengatakan, idealnya negara membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh dalam mengawasi pemerintah.

Hal yang mengkhawatirkan apabila Gerindra dan Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah, kontrol terhadap Jokowi-Ma'ruf berkurang sehingga kewenangan cenderung disalahgunakan.

"Kata Lord Acton, power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung korup atau disalahgunakan. But absolute power, corrupt absolutely. Dan kekuasaan yang absolut kecenderungan penyalahgunaannya pun akan mutlak," kata dia.

Baca juga: Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat

Pada Jumat (11/10/2019) sore kemarin, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Jokowi mengakui, ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun, pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa ia siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Wacana Gerindra Gabung Pemerintah, Nasdem: Kami Tak Mau Presiden Terjerumus

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.