Kompas.com - 15/10/2019, 09:42 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekjen PPP Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyarankan Presiden Joko Widodo mengajukan kembali revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke DPR.

Ia menilai, cara tersebut paling tepat diambil untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam UU KPK hasil revisi.

"Begitu alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk, di Prolegnas kita bicarakan. Sekaligus prolegnas 2020, pemerintah ajukan revisi UU KPK atas UU hasil revisi itu," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jelang Berlakunya UU KPK dan Perppu yang Dinilai Semakin Jauh...

Arsul menilai, mekanisme legislative review ini jauh lebih tepat ketimbang Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Sebab, apabila Presiden menerbitkan perppu, DPR hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Ia khawatir mayoritas fraksi di DPR akan menolak jika Presiden menerbitkan perppu.

"Kalau mayoritas fraksi menilai tidak pas, bisa saja ditolak. Kan itu tidak menyelesaikan masalah," kata Arsul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arsul juga tak ingin polemik revisi UU KPK ini justru membenturkan DPR dan pemerintah dan menimbulkan ketegangan baru.

Baca juga: Jokowi yang Tak Menjawab Saat Ditanya soal Perppu KPK...

Ia menilai, lebih baik pemerintah dan DPR kembali duduk bersama untuk membahas secara mendalam pasal-pasal dalam UU KPK hasil revisi, khususnya yang dianggap dapat melemahkan lembaga antikorupsi itu.

"Kalau dipaksakan (perppu) kemudian ditolak DPR akan timbul ketegangan baru. Daripada tegang terus-terusan, lakukan legislative review. Ini bisa cepat kok setelah AKD terbentuk akhir bulan ini, November bekerja paling lambat Januari diusulkan revisinya," kata Arsul.

Diberitakan, UU KPK hasil revisi yang disahkan 17 September lalu ramai-ramai ditolak karena disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.