Kompas.com - 15/10/2019, 09:30 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut. Fabian Januarius KuwadoCapres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memberi karpet merah bagi Partai Gerindra yang disebut-sebut ingin bergabung.

Meski penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, namun sejumlah pimpinan parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf menyatakan, tidak keberatan apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019) malam lalu, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Baca juga: Pertemuan Surya Paloh-Prabowo Subianto dan Irama Koalisi Jokowi...

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Sementara, Paloh mengatakan, tidak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi. Asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Pertemuan sekitar dua jam itu dilangsungkan di kantor DPP PKB, jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Baca juga: PKB Tak Keberatan jika Gerindra Masuk dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Seusai memberikan keterangan terkait pertemuan, Cak Imin sempat ditanya wartawan tentang sikapnya apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Cak Imin mengatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan kadernya masuk ke dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Iyalah, enggak apa-apa. Yang namanya kerja sama untuk kepentingan rakyat, di mana saja, siap di mana saja," ujar Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, dirinya akan mendukung segala bentuk kerja sama yang menuju pada pembaruan dan perbaikan bangsa.

"Ya, semua aspek yang menuju pembaruan dan perbaikan bangsa kita akan lakukan kerja sama," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan bahwa partainya akan siap membantu jika kader Gerindra diminta Presiden Joko Widodo masuk dalam kabinet.

Baca juga: Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Namun ia juga mengatakan, Partai Gerindra akan siap membantu pemerintah meski tidak berada dalam kabinet.

"Kalau memang kita dibutuhkan kita siap. Tapi kita di luar (kabinet) pun kita siap membantu. Kita siap mendukung," kata Prabowo.

Sikap PDI Perjuangan

Selain Nasdem dan PKB, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh PDI-Perjuangan.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan bahwa partainya tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing. Dok. MPR RI Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing.
Basarah menegaskan, Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif untuk memilih orang-orang sebagai menterinya.

"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik dari presiden Joko Widodo," tutur dia.

Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Termasuk, mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.

"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.

"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Penentuan Prabowo

Meski boleh dibilang tidak ada halangan lagi bagi Gerindra untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, Prabowo belum memutuskan sikap resminya, apakah akan bergabung atau tidak.

Ia disebut akan segera menyatakan sikap resmi partainya selama lima tahun ke depan, dalam waktu dekat.

Baca juga: Menilik Safari Politik Prabowo, dari Megawati hingga Cak Imin

Dalam Rapat Kerja Nasional 15 hingga 17 Oktober 2019 mendatang, Prabowo akan memutuskan apakah Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Rakernas Partai Gerindra digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

"Pak Prabowo akan menyampaikan sikap politik beliau secara resmi setelah mendengar lebih banyak masukan dari para pimpinan Gerindra dari seluruh Indonesia melalui Rakernas Partai Gerindra," ujar juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2019).

Rencananya Rakernas Partai Gerindra akan digelar di kediaman Prabowo di Hambalang.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Tak Tarik Partai Baru Masuk Koalisi Pemerintah

Prabowo akan mengundang seluruh pimpinan DPP dan pimpinan perwakilan daerah Partai Gerindra untuk dimintai pendapatnya.

"Kan orang lagi menunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal atau dalam pemerintahan," kata Dahnil.

"Itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober, karena nanti Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini," tutur dia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X