Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Kompas.com - 14/10/2019, 20:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tak mempermasalahkan Presiden Jokowi menarik partai baru dalam koalisi pemerintah maupun kabinet kerja.

Jazilul meyakini, Presiden Joko Widodo akan mengutamakan partai pengusungnya di Pemilu 2019 untuk masuk ke kabinet kerja jilid II.

"Jadi seandainya nanti merekrut dari 02 kan sudah tidak ada lagi 02 01 yah. Cuma rasa-rasanya ya Pak Jokowi pasti prioritaskan yang kemarin bersama-sama berjuang," kata Jazilul di Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: ICW Sayangkan KPK Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet

Jazilul mengatakan, pihaknya tidak menargetkan jumlah kursi menteri yang harus dicapai PKB. Namun, para kader berharap jumlahnya kursi menteri bertambah dari sebelumnya.

"Kalau soal dapet berapa (kursi menteri) kan kalau kita semakin banyak semakin baik. Tapi itu prerogatifnya presiden," ujarnya.

Jazilul mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah menyerahkan nama-nama kader ke presiden untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Baca juga: Jokowi Akui Bahas Peluang PAN Masuk Kabinet, Zulkifli Hasan Membantah

Namun, ia tak mengetahui nama-nama dan jumlah yang telah diserahkan.

"Ya Cak Imin yang tahu ada berapa kan. Mintanya berapa ya nanti Cak Imin yang kasih tau. Sudah dimasukkan," tuturnya.

Selanjutnya, Jazilul menambahkan, masuk atau tidaknya partai baru ke koalisi pemerintah merupakan keputusan hak prerogatif presiden.

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Sikap PKB, kata dia, tetap mengedepankan kebersamaan.

"Begini kalau PKB itu menyerahkan kepada pak Jokowi ya, karena itu prerorgatifnya. Soal 01 02 itu ya kembali yang penting pada kebersamaan. PKB kan selama ini mengedepankan kebersamaan," pungkasnya.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera tetap komitmen berada di luar pemerintahan meski sinyal Gerindra gabung dengan koalisi semakin kuat. Keputusan itu berdasarkan rapat tertinggi Majelis Syuro PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengklaim partainya rasional dalam berpolitik. Di mana pemenang pemilu berada di dalam pemerintahan sementara yang kalah berada di luar. Sikap politik PKS juga didasari oleh keputusan majelis syuro sebelumnya dan akan kembali digelar setelah presiden dilantik dan kabinet diumumkan. #PKS #KoalisiPemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com