PKS Minta Jokowi Tak Tarik Partai Baru Masuk Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 14/10/2019, 16:05 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid meminta, Presiden Joko Widodo tidak menarik partai baru untuk masuk ke dalam koalisi pemerintah.

"Alangkah bagusnya, sudahlah kita pakai peraturan yang bagus saja demokrasi mengenal yang adanya di pemerintahan dan di luar pemerintahan. Yang menang memimpin yang kalah enggak perlu ditarik (masuk koalisi) dan kemudian malah menghadirkan kehebohan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: PKS: Kami Hormati Partai yang Berkeringat Menangkan Jokowi-Maruf

Hidayat mengatakan, partai-partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pemilu belum tentu mendapatkan kursi yang diharapkan.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, jangan sampai kehadiran partai baru di koalisi pemerintah mengakibatkan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf kehilangan kursi yang diharapkan.

"Jangan sampai nanti jatah rekan-rekan partai pengusung Jokowi jadi berkurang karena masuknya partai-partai yang tidak jadi pengusung Jokowi," ujarnya.

"Lebih bagus Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak daripada partai pendukung yang tidak menang, berada di luar kabinet dan itu konstitusional," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengundang dua Ketua Umum parpol ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Pada Kamis (10/10/2019) Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam.

Jokowi mengakui, pertemuan itu membahas situasi politik terkini dengan SBY. Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun belum ada titik temu antara kedua pihak.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Kemudian, Jum'at (11/10/2019), Jokowi Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama sekitar 45 menit.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Peluang PKS Jadi 'Leader' Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Nasional
Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X