Soal Amandemen UUD 1945, MPR Bakal Buka Ruang Dengar Opini Publik

Kompas.com - 14/10/2019, 23:25 WIB
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAnggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya membuka ruang konsultasi untuk seluruh elemen masyarakat terkait wancana amendemen UUD 1945.

Ia mengatakan, dari ruang konsultasi itu akan dilihat pendapat masyarakat apakah perlu amendemen UUD 1945 atau tidak.

"Tentu tidak tertutup kemungkinan MPR mulai membuka ruang publik. Nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik, ya sama-sama kita lihat seperti apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Apakah kemudian diskursusnya mengerucut pada satu hal, enggak perlu diamendemen atau diamendemen dengan terbatas atau agak luas ya kita lihat," sambungnya.


Baca juga: Arah Bangsa Dinilai Sudah Benar, Tak Ada Urgensi Amendemen UUD

Arsul mengatakan, fraksi PPP tak ingin amendemen UUD 1945 dilakukan terburu-buru dan hanya disepakati 10 pimpinan MPR.

Ia mengatakan, masyarakat harus dilibatkan dalam ruang konsultasi seluas-luasnya.

"Itu (wacana amendemen UUD 1945) enggak hanya 10 kekuatan politik di MPR saja, tapi harus dibuka ruang konsultasi publiknya seluas-luasnya," ujarnya.

"Yang diinginkan PPP juga yang menjadi juga kesepakatan ini paling enggak di pimpinan MPR bahwa wacana ini kita gulirkan, tapi proses legal dan formalnya enggak terburu-buru," sambungnya.

Baca juga: Peneliti SMRC: Bahaya jika MPR Tak Libatkan Masyarakat Bahas Amendemen UUD 1945

Selanjutnya, Arsul mengatakan, tak menutup kemungkinan amendemen UUD 1945 tidak jadi dilaksanakan pada periode ini. Sebab, pihaknya harus mendengarkan pandangan publik terlebih dahulu.

"Tapi kemungkinan itu (amendemen UUD 1945) juga bisa enggak terlaksana. Kan kita enggak bisa mendahului atas apa yang nanti berkembang di ruang publik. Kan MPR harus mendengarkan semuanya," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Larang Terdakwa Pakai Koteka di Sidang, PN Jakpus Bantah Diskriminatif

Larang Terdakwa Pakai Koteka di Sidang, PN Jakpus Bantah Diskriminatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X