Peneliti SMRC: Bahaya jika MPR Tak Libatkan Masyarakat Bahas Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 14/10/2019, 16:27 WIB
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas saat ditemui dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPeneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas saat ditemui dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) Sirajuddin Abbas menilai, perdebatan soal amendemen UUD 1945 seharusnya tidak hanya dibahas antarelite partai politik, tetapi juga dengan masyarakat.

"Saya kira yang harus dilakukan MPR saat ini adalah membuka ruang publik secara elegan supaya para akademisi bisa juga terlibat. Jika tidak, maka dorongan amendemen itu hanya kehendak elite parpol saja dan itu sangat berbahaya," ujar Abbas saat ditemui dalam diskusi bertajuk "Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen" di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Abbas menduga, amendemen UUD 1945 kemungkinan tidak hanya dilakukan terbatas, tetapi secara menyeluruh.

Sebab, Partai Nasdem dan Gerindra sepakat agar amandemen konstitusi dilakukan menyeluruh.

"Jika pintu itu dibuka, artinya MPR membuka kotak pandora. Seolah-olah amendemen hanya akan dilakukan terbatas di 1-2 pasal saja, tetapi bisa seluruh pasal di dalam UUD 1945," ujar dia.

Baca juga: Zulkifli Yakin Tak Semua Fraksi Setuju Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Abbas mencontohkan, salah satu hal yang bisa dibahas antara DPR dan masyarakat yakni soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut dia, masyarakat kini mempertanyakan urgensi dari GBHN yang harus dihidupkan kembali lewat amendemen konstitusi.

Ia menyebutkan, dari jajak pendapat yang kerap dilakukan SMRC, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa negara berjalan ke arah yang salah.

"Publik menilai jalan arah negara ke arah yang benar sejak reformasi. Beberapa bidang mengalami kemajuan, misalnya di bidang pendidikan, kemiskinan, dan pendapatan negara. Penilaian publik terhadap arah negara selalu kita tanyakan di setiap survei SMRC, dan hasilnya masyarakat berpandangan negara berjalan ke arah yang benar," papar dia. 

Usulan amendemen konstitusi menyeluruh diutarakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Minggu (13/10/2019).

Menurut Paloh, amendemen UUD 1945 sebaiknya tak dilakukan hanya untuk menghidupkan haluan negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X