KPK Panggil 4 Saksi Terkait Kasus SPAM, Siapa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan memanggil empat orang saksi dalam dugaan kasus suap proyek Sistem Pengadaan Air Minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (14/10/2019) ini.

Dua dari empat orang saksi yang diperiksa hari ini adalah mantan pejabat PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) yaitu eks Direktur PT WKE Lily Sundarsih dan eks Direktur Utama PT WKE Budi Suharto.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo, Komisaris PT Minarta Dutahutama)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya.

Baca juga: Kasus SPAM, KPK Panggil Dirut PT Minarta Dutahutama

Selain Lily dan Budi, penyidik KPK juga memanggil dua orang saksi lain yaitu PNS Badan Pemeriksa Keuangan Sepriyadi dan Direktur Proposal PT Bayu Surya Bakti Konstruksi Dani Parmawanti Suparmo.

Dalam kasus ini sendiri, penyidik KPK baru saja menetapkan anggota Badan Pemerikda Keuangan Rizal Djalil dan Leonardo Jusminarta Prasetyo, Komisaris PT Minarta Dutahutama sebagai tersangka.

Rizal Djalil diduga menerima uang 100.000 dollar Singapura dari Komisaris Leonardo.

Rizal melalui perwakilannya sempat menemui Direktur SPAM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menyatakan keinginan untuk ikut serta dalam proyek SPAM.

Proyek yang diminati Rizal, yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Kemudian, proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama. Dalam perusahaan ini, Leonardo menjabat sebagai Komisaris Utama.

KPK menduga, sebelumnya Rizal telah berkenalan dengan Leonardo yang mengaku sebagai kontraktor proyek di Kementerian PUPR.

Leonardo berjanji menyerahkan uang Rp 1,3 miliar dalam bentuk dollar Singapura kepada Rizal berkaitan proyek SPAM tersebut.

Baca juga: Kasus SPAM, KPK Dalami Hal Ini Dari Dua Pejabat Kementerian PUPR

Realisasi uang tersebut akhirnya diduga diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga, yaitu sejumlah 100.000 dollar Singapura. Uang itu diduga diserahkan di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Adapun Budi dan Lily telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka dinilai terbukti menyuap pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Suap yang diberikan berupa uang Rp 4,1 miliar, 38.000 dollar Amerika Serikat dan 23.000 dollar Singapura.