Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/10/2019, 12:51 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Rektor Indonesia meminta mahasiswa menahan diri dan membuka forum dialog terkait aksi unjuk rasa yang digelar belakangan ini.

Hal ini disampaikan para rektor perguruan tinggi negeri seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Mari kita saling menahan diri untuk membuat suasana kondusif dan juga membuka ruang dialog dengan yang sedang berbeda pendapat dan konflik," kata Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama.

Baca juga: Soal Unjuk Rasa, Forum Rektor Minta Pemerintah Tak Keluarkan Ucapan Provokatif

 

Yos mengakui aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini terjadi turut dibahas dalam pertemuan dengan Jokowi.

Para rektor meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif terhadap setiap kebijakan atau rancangan undang-undang.

Yos mengatakan, salah satu alasan mahasiswa turun ke jalan adalah memprotes revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca juga: Di Forum Rektor, Jokowi Minta Dibuat Jurusan Kelapa Sawit dan Kopi

 

Namun di sisi lain, ia menyebut sebagian mahasiswa yang melakukan aksi justru tidak memahami betul soal RKUHP.

Oleh karena itu, dialog dan sosialisasi terhadap setiap RUU yang tengah disusun DPR dan pemerintah sangat diperlukan.

"Karena banyak sekali kejadian kekurangpahaman atau informasi minim dan ini sudah ditindaklanjuti oleh para rektor melakukan sosialisasi secara mandiri mengundang para perancang KUHP untuk memberikan penjelasan," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua Forum Rektor: Aneh kalau Wakil Rakyat Tidak Dukung KPK

Yos mengatakan, rektor tidak melarang mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa. Namun, para rektor berharap mahasiswa yang turun ke jalan memahami betul mengenai substansi yang mereka tuntut.

"Sehingga kita menempatkan mahasiswa itu setuju karena paham dan tidak setuju juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham," kata dia.

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir juga menegaskan tak ada larangan bagi mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa.

Baca juga: Forum Rektor dan Guru Besar Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK di Kampus

Namun,ia menilai akan lebih baik jika setiap masalah yang terjadi dibahas terlebih dulu dengan jalan dialog di kampus-kampus.

"Demo bukan larangan kami. Demo adalah hak warga negara. Tetapi, kampus saya harapkan bisa mengajak dialog bersama. Apa yang didemokan, mari kita bicarakan di kampus," kata dia.

Kompas TV Selasa malam (1/10) massa aksi damai di seputaran Kompleks DPR Jakarta telah membubarkan diri. Namun, pengalihan arus lalu lintas tetap diberlakukan.<br /> <br /> Aksi damai yang diikuti mahasiswa dari berbagai universitas ini mulai membubarkan diri sejak pukul setengah 17.30 WIB. Aksi diakhiri dengan sholat berjemaah dan bersalaman dengan aparat keamanan.<br /> <br /> Hingga malam tiba, persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Gerbang Pemuda pun berangsur sepi. Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri pun sudah ditarik mundur kembali ke area Gedung DPR RI.<br /> <br /> #PelantikanDPR #DemoMahasiswa #UnjukRasaMahasiswa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap 'Digas' DPR

RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap "Digas" DPR

Nasional
Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus 'Main Dua Kaki', Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus "Main Dua Kaki", Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Nasional
Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Nasional
KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Nasional
Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.