Kompas.com - 03/10/2019, 12:51 WIB
Para rektor perguruan tinggi negeri usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPara rektor perguruan tinggi negeri usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Rektor Indonesia meminta mahasiswa menahan diri dan membuka forum dialog terkait aksi unjuk rasa yang digelar belakangan ini.

Hal ini disampaikan para rektor perguruan tinggi negeri seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Mari kita saling menahan diri untuk membuat suasana kondusif dan juga membuka ruang dialog dengan yang sedang berbeda pendapat dan konflik," kata Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama.

Baca juga: Soal Unjuk Rasa, Forum Rektor Minta Pemerintah Tak Keluarkan Ucapan Provokatif

 

Yos mengakui aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini terjadi turut dibahas dalam pertemuan dengan Jokowi.

Para rektor meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif terhadap setiap kebijakan atau rancangan undang-undang.

Yos mengatakan, salah satu alasan mahasiswa turun ke jalan adalah memprotes revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca juga: Di Forum Rektor, Jokowi Minta Dibuat Jurusan Kelapa Sawit dan Kopi

 

Namun di sisi lain, ia menyebut sebagian mahasiswa yang melakukan aksi justru tidak memahami betul soal RKUHP.

Oleh karena itu, dialog dan sosialisasi terhadap setiap RUU yang tengah disusun DPR dan pemerintah sangat diperlukan.

"Karena banyak sekali kejadian kekurangpahaman atau informasi minim dan ini sudah ditindaklanjuti oleh para rektor melakukan sosialisasi secara mandiri mengundang para perancang KUHP untuk memberikan penjelasan," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua Forum Rektor: Aneh kalau Wakil Rakyat Tidak Dukung KPK

Yos mengatakan, rektor tidak melarang mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa. Namun, para rektor berharap mahasiswa yang turun ke jalan memahami betul mengenai substansi yang mereka tuntut.

"Sehingga kita menempatkan mahasiswa itu setuju karena paham dan tidak setuju juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham," kata dia.

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir juga menegaskan tak ada larangan bagi mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa.

Baca juga: Forum Rektor dan Guru Besar Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK di Kampus

Namun,ia menilai akan lebih baik jika setiap masalah yang terjadi dibahas terlebih dulu dengan jalan dialog di kampus-kampus.

"Demo bukan larangan kami. Demo adalah hak warga negara. Tetapi, kampus saya harapkan bisa mengajak dialog bersama. Apa yang didemokan, mari kita bicarakan di kampus," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...'

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Nasional
Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Nasional
Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Nasional
Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Nasional
Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Nasional
KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Nasional
Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

Nasional
Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X