Yasonna Laoly: Sebaiknya Jokowi Jangan Terbitkan Perppu KPK

Kompas.com - 02/10/2019, 11:40 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly meminta Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

"Sebaiknya jangan (terbitkan perppu)," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Yasonna yang baru saja mundur dari posisi menteri hukum dan HAM ini menilai revisi UU KPK sudah tepat.

Ia mengklaim revisi yang dilakukan DPR dan pemerintah itu bertujuan untuk memperbaiki KPK.

"Ini kan kita maksudkan untuk perbaikan governance-nya KPK," kata Yasonna.

Baca juga: Perppu KPK yang Tak Disukai Partai Koalisi Jokowi dan Ditolak Kalla...

Oleh karena itu, Yasonna meminta masyarakat untuk melihat terlebih dahulu bagaimana kinerja KPK setelah UU hasil revisi ini diketok.

Yasonna meminta masyarakat tidak langsung berpikiran buruk bahwa revisi bisa melemahkan KPK. Ia juga meminta masyarakat berhenti menekan Presiden untuk menerbitkan perppu.

"Jangan membudayakan menekan-nekan. Sudahlah. Kita atur secara konstitusional saja," kata Yasonna.

"Jalankan dululah, lihat kalau nanti (kinerja KPK) tidak sempurna buat legislative review. Belum dijalankan kok sudah suuzon," kata dia.

Baca juga: Dilema Jokowi Terbitkan Perppu KPK: Pilih Kehendak Rakyat atau Parpol?

Yasonna menambahkan, kewenangan menerbitkan perppu memang ada di Jokowi. Namun, perppu juga perlu dibahas bersama-sama oleh DPR.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X