Wapres Sebut Penerbitan Perppu KPK Belum Tentu Redakan Emosi Massa

Kompas.com - 01/10/2019, 19:33 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka penyebab ricuh yang melibatkan mahasiswa papua dan sejumlah ormas KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka penyebab ricuh yang melibatkan mahasiswa papua dan sejumlah ormas
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkam Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum tentu bisa meredakan emosi massa.

"Siapa yang menjamin (Perppu redakan emosi massa)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Karena itu, Kalla meminta masyarakat yang tak setuju dengan UU KPK hasil revisi menempuh jalur konstitusional dengan menggugatnya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Ditanya soal UU Hasil Revisi dan Perppu KPK, Ini Jawaban Johan Budi

Kalla mengapresiasi masyarakat yang saat ini tengah mendaftarkan gugatan uji materi UU KPK hasil revisi ke MK. Ia meminta semua pihak menunggu proses uji materi tersebut hingga selesai.

Terlebih, kata Kalla, UU KPK hasil revisi telah dibahas cukup lama oleh pemerintah dan DPR sejak 2015 namun ditunda cukup lama. Karenanya, ia membantah bila Undang-undang KPK hasil revisi dibahas secara cepat.

"Jangan lupa, itu kan sudah dibicarakan DPR sejak tahun 2015, tapi kan ditunda. Jadi sebenarnya bukan tergesa-gesa," lanjut Kalla.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa menggelar demonstrasi di Jakarta dan kota lainnya. Salah satu tuntutan mereka ialah pembatalan UU KPK.

Di sisi lain, Presiden Jokowi akhirnya mempertimbangkan mencabut UU KPK hasil revisi melalui penerbitan Perppu.

Baca juga: Wapres Jusuf Kalla Tolak Penerbitan Perppu KPK, Ini Alasannya

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu," ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Rencana penerbitan Perppu muncul di tengah masifnya penolakan dari mahasiswa dan masyarakat sipil atas pengesahan UU KPK hasil revisi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

Nasional
Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Nasional
Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Nasional
Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X