Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Jokowi dan DPR Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa...

Kompas.com - 26/09/2019, 09:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR menunjukkan besarnya penolakan masyarakat terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tak sejalan dengan keinginan publik.

Demonstrasi tersebut merupakan akumulasi kemarahan publik kepada Pemerintah dan DPR yang enggan mendengar aspirasi mereka.

Ini dimulai sejak pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alih-alih mendengar aspirasi masyarakat, Presiden Joko Widodo dan DPR kompak meloloskan nama capim yang bermasalah secara etik. Presiden yang diwanti-wanti agar tak meneruskan nama Irjen Firli Bahuri ke DPR tetap melakukannya.

Baca juga: LBH Terima 50 Pengaduan, Ada Mahasiswa yang Hilang

Padahal, Firli disebut pernah melanggar kode etik KPK saat bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan Pemprov NTB.

Hingga akhirnya Komisi III DPR pun kompak memilih Firli sebagai Ketua KPK.

Kemarahan publik ditambah dengan revisi Undang-Undang KPK yang mengebiri kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Faktor lain adalah upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan terlalu mengurusi ranah privat.

Baca juga: RKUHP Dirombak Ulang? Menkumham Bilang No Way!

Upaya Ketua DPR

Pada Selasa (24/9/2019), kemarahan tersebut pecah menjadi kerusuhan lantaran pimpinan DPR tak segera menemui mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen.

Pemerintah dan DPR dinilai gagal membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mencegah terjadinya kerusuhan.

Menanggapi kerusuhan tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku berupaya berdialog dengan mahasiswa sebelum pecah kerusuhan.

Namun, hal tersebut batal lantaran ia harus memimpin rapat paripurna terlebih dahulu. Saat hendak bertemu mahasiswa, kerusuhan sudah pecah.

"Kemarin karena Rapat Paripurna DPR RI baru selesai sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, serta adanya tembakan gas air mata dan situasi yang tidak memungkinan, saya tidak jadi bertemu langsung kawan kawan mahasiswa," ujar Bambang melalui rilis tertulis, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Selasa Kemarin, Ketika Mahasiswa Demonstran dan Ketua DPR Nyaris Bertemu...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com