Nama Enggartiasto Lukita Disebut dalam Sidang Suap Impor Gula

Kompas.com - 25/09/2019, 15:02 WIB
Sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita disinggung oleh anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah saat bersaksi untuk koleganya, Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Bowo sendiri didakwa menerima suap dari pejabat PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), pejabat PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya.

Pada awalnya, jaksa KPK Ikhsan Fernandi bertanya ke Inas mengenai pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait Lelang Gula Rafinasi dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan.

"Terkait peraturan di Kemendag, kita hanya bisa mengkritisi saja, tetapi itu domain dari pemerintah. Apakah pemerintah mau melaksanakan atau tidak itu adalah hak pemerintah," kata Inas dalam kesaksiannya.

Baca juga: KPK Tunggu Itikad Mendag Enggartiasto Lukita Penuhi Panggilan

Menurut Inas, pembahasan itu juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Inas mengonfirmasi peraturan yang dimaksud adalah Permendag Nomor 16 Tahun 2017.

Pada saat itu, kata Inas, ia berpendapat bahwa lelang gula rafinasi bisa saja dilakukan. Meski demikian, kata dia, Komisi VI ingin pelaksana lelang itu adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab BUMN dinilai lebih berpengalaman.

"Karena PT yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan melalui Bappebti, itu ternyata belum punya pengalaman. Cuma mencuat di dalam, mengemuka di dalam rapat itu bahwa PT tersebut diduga di belakangnya adalah TW, karena yang melaksanakan perusahaan tersebut adalah TW, Tomy Winata," kata Inas.

Setelah dikritik, lanjut dia, peraturan itu diminta Presiden untuk ditunda. Dalam perkembangannya, kata dia, Menteri Enggar kembali menerbitkan jenis peraturan yang sama dengan nomor yang berbeda, yaitu Nomor 54 Tahun 2018.

"Menteri menerbitkan lagi dengan peraturan yang sama tapi dengan nomor yang berbeda. Tapi sebelum dilaksanakan, sudah diminta oleh KPK untuk dihentikan dan dibatalkan," kata Inas.

Baca juga: Jaksa Cecar Sofyan Basir soal Interaksinya dengan Bowo Sidik Pangarso

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Darurat Pasalaran Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Kamis(4/4/2019). Enggar menjamin harga sembako menjelang Pemilu 2019 akan terkendali.Kompas.com/MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Darurat Pasalaran Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Kamis(4/4/2019). Enggar menjamin harga sembako menjelang Pemilu 2019 akan terkendali.
Jaksa Ikhsan pun bertanya apakah Bowo pernah mengajak pihak tertentu membahas peraturan itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X