KPK Tunggu Itikad Mendag Enggartiasto Lukita Penuhi Panggilan

Kompas.com - 18/07/2019, 21:20 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/6/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA KEMALAMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu iktikad baik dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk memenuhi panggilan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK akan menunggu kedatangan Enggar setelah Enggar menyelesaikan lawatan ke luar negeri yang menjadi alasan tak bisa memenuhi panggilan KPK. 

"KPK juga menunggu itikad, baik dari Menteri Perdagangan untuk hadir datang ke Gedung KPK menemui penyidik yang memanggil setelah pelaksanaan tugas selesai dalam konteks surat yang dikirimkan itu," kata Febri kepada wartawan, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Untuk Ketiga Kalinya, Mendag Enggartiasto Tak Penuhi Panggilan KPK

Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Enggar. Ini merupakan ketiga kalinya Enggartiasto tak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso.

Kendati demian, menurut Febri, KPK belum berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap Enggar. 

Namun, ia tak menutup kemungkinan bila hal itu dilakukan pada kemudian hari.

"Tim masih membicarakan ya sampai dengan saat ini apa langkah yang akan diambil sepanjang sesuai hukum acara yang berlaku," ujar Febri.

Ia juga menyampaikan, dalam pemeriksaan itu, Enggar dapat mengklarifikasi hal-hal yang perlu diluruskan. 

"Kalau menteri perdagangan datang, dia bisa menjelaskan secara bebas dan benar apa informasi menurut yang bersangkutan, ini tidak bisa dilakukan kalau yang bersangkutan tidak datang," kata Febri.

Baca juga: Dua Kali Tak Hadir, Mendag Enggartiasto Lukita Akan Diperiksa KPK Hari Ini

KPK pun menyayangkan sikap Enggar yang sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso.

Sebagai pejabat publik, Enggar dinilai seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk patuh pada hukum dengan cara memenuhi panggilan KPK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X