Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hujan Buatan Dinilai Berhasil Atasi Karhutla Kalimantan dan Sumatera

Kompas.com - 25/09/2019, 07:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu-satunya cara untuk dapat menghilangkan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah hujan, baik secara alami maupun buatan.

Kondisi cuaca yang masih musim kemarau mengharuskan hujan buatan dilakukan untuk dapat mengatasi karhutla yang masih terjadi.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) belakangan akhirnya telah berhasil menurunkan hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Baca juga: Wiranto Sebut Karhutla Bisa Selesai kalau Hujan Turun

Melihat banyaknya potensi bibit awan hujan, BPPT menaburkan kapur tohor aktif pada awan-awan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Hasilnya, hujan buatan sukses mengurangi sebaran titik api di wilayah-wilayah tersebut.

BPPT menyebutkan, pihaknya sudah menurunkan hujan buatan sebanyak 70 juta meter kubik di wilayah Kalimantan Barat untuk menghalau asap akibat karhutla.

Baca juga: Bibit Hujan di Sumatera-Kalimantan Muncul, 5 Pesawat Hujan Buatan Dikerahkan

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Tri Handoko Seto mengatakan, hujan buatan telah turun di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera dari hasil pengerjaan terhadap awan-awan oleh dua pesawat yang dilakukan BPPT, yakni pesawat Casa 212-200 dan CN 295.

"Hasilnya, dalam beberapa hari terakhir, Kalimantan Barat sudah hujan dengan intensitas cukup merata dan signifikan. Besaran angka hujannya sekitar 70 juta meter kubik," kata Seto dalam jumpa pers di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (24/9/2019).

Tri Handoko Seto saat memberikan keterangan pers tentang karhutla di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (24/9/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Tri Handoko Seto saat memberikan keterangan pers tentang karhutla di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (24/9/2019).

Selain itu, kata dia, wilayah Kalimantan Tengah, tepatnya Palangkaraya juga sudah terjadi hujan sejak Jumat (20/9/2019) lalu di daerah Pulang Pisau meski tak sebanyak dan semerata di Kalimantan Barat.

Baca juga: BPPT Sebut Hujan Buatan di Kalbar Signifikan Kurangi Asap

Di Kalimantan Tengah, hujan buatan yang turun baru sebanyak 15 juta meter kubik.

Jumlah tersebut, dikatakannya belum mampu meredam kepekatan asap yang terjadi akibat karhutla secara signifikan.

Sementara di Riau, kata dia, saat ini sudah terjadi hujan yang intensitasnya lebih sedikit dari Kalimantan Barat tetapi lebih banyak dari Kalimantan Tengah.

"Yaitu 30 juta meter kubik. Dalam beberapa hari terakhir juga Jambi sudah hunan dan hari ini Palembang sudah hujan," kata dia.

Asap Pekat Hanya Sampai September

BPPT memprediksi, asap-asap akibat karhutla bisa berkurang sampai akhir September ini. Hal tersebut merupakan bukti efektifnya hujan buatan yang dilakukan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com