ICW Sebut UU KPK Hasil Revisi Jadi Pintu Masuk bagi Investor Bermasalah

Kompas.com - 24/09/2019, 15:27 WIB
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.  Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi.  Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Peneliti Idonesia Corruption Watch ( ICW) Tama S Langkun menilai Undang-Undang KPK hasil revisi membuka peluang bagi para investor bermasalah untuk berinvestasi di Indonesia.

Tama mengatakan, para investor bermasalah akan memanfaatkan lemahnya pemberantasan korupsi yang disebabkan UU KPK hasil revisi.

"Kalau kemudian korupsinya dibiarkan begitu saja, kira-kira investor seperti apa yang mau datang? Sudah pasti, kalaupun ada investor yang datang, mereka pasti investor yang enggak benar," kata Tama di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: ICW Heran Jokowi Tak Cabut UU KPK, tetapi Minta RUU Lain Ditunda

Tama menuturkan, para investor yang bersih justru menginginkan adanya kepastian hukum, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. 

Kepastian hukum itu, kata Tama, dapat ditunjukkan dari kuatnya aparat penegak hukum, termasuk KPK.

Oleh karena itu, Tama menyebut, melemahnya KPK akibat revisi UU KPK akan membuat para investor bersih pergi. UU yang baru ini justru mengundang investor-investor bermasalah.

"Coba cek negara maju yang IPK (indeks persepsi korupsi)-nya bagus, itu pasti iklim investasi negaranya ada. Nah sekarang kan banyak yang kabur dari Indonesia enggak mau investasi, ya karena enggak ada kepastian di kita," ujar Tama.

Baca juga: Jokowi Tolak Cabut UU KPK, ICW: Janji-janji Selama Ini Hanya Halusinasi

Hal itu disampaikan Tama sekaligus menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut UU KPK sebelum direvisi selama ini kurang memberi kepastian hukum sehingga hal itu membuat investor lari.

Moeldoko berpendapat, UU KPK yang baru direvisi dan disahkan lebih memberi kepastian hukum.

“Maksudnya Undang-Undang KPK yang baru memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor,” kata Moeldoko dalam siaran persnya, Senin (23/9/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X