Mahasiswa: Tuntutan Kami Jelas, Batalkan RKUHP dan UU KPK, Enggak Ada Lengserkan Jokowi

Kompas.com - 24/09/2019, 09:14 WIB

Kristian Erdianto,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kristian Erdianto

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Sebanyak 800 mahassiwa Unpad tengah bersiap untuk bergerak ke Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Mereka akan berkumpul dengan mahassiwa se-Indonesia di Jakarta mengecam sejumlah kebijakan pemerintah.(Dok BEM KEMA UNPAD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus akan kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Gregorius Anco membantah anggapan bahwa aksi mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Ia menegaskan bahwa selama ini mahasiswa sudah secara tegas menyuarakan tuntutannya, yakni pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Anco menilai kedua rancangan undang-undang tersebut tak sesuai dengan amanat reformasi.

"Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi," ujar Anco kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Secara terpisah, Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Edmund Seko mengatakan, pihaknya kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Beberapa perwakilan mahasiswa dari luar Jakarta direncanakan ikut bergabung.

Edmund memperkirakan ada 1.000 mahasiswa Trisakti yang akan turun ke jalan.

"Kurang lebih ada 1.000 mahasiwa dari Trisaksi," ujar Edmund melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Setidaknya ada empat poin tuntutan mahasiswa dalam aksinya, yakni:

1. Merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

3. Merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.

4. Merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Menurut Edmund, mahasiswa akan tetap bertahan di gedung DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Paling tidak, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatalkan pengesahan rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.

Kompas TV Berita terpopuler pertama, sejumlah pimpinan perwakilan 10 fraksi dan anggota Komisi III DPR menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mewakili DPR menyampaikan sejumlah proses pembahasan Revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR kepada presiden. Bambang Soesatyo mengakui ada sejumlah kontroversi yang muncul ketika RKUHP akan disahkan di DPR. Selain itu, DPR menilai jika pembahasan RKUHP sudah melalui mekanisme yang benar. Namun, DPR memastikan akan mempertimbangkan masukan sejumlah kalangan. Berita kedua, massa mahasiswa dari sejumlah universitas melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta. Ada dua kelompok massa yang melakukan orasi. Pertama, massa yang menolak revisi RKUHP dan UU KPK serta massa yang mendukung revisi kedua undang-undang itu. Untuk menghindari terjadinya bentrokan, polisi pun memisahkan lokasi orasi kedua kelompok massa. Selain di Jakarta, demo penolakan pengesahan RKUHP juga terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Malang, Yogyakarta, dan Cirebon. Selain menolak pengesahan RKUHP, massa juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mecabut RUU KPK. Berita terakhir, personel polisi-TNI terlibat bentrok dengan warga di Jayapura, Papua. Bentrokan terjadi saat aparat gabungan mengantar mahasiswa kembali ke rumah usai menduduki auditorium Universitas Cenderawasih. Namun di tengah perjalanan, datang massa yang menggunakan truk dan menyerang polisi. Sebanyak empat orang tewas dalam bentrokan ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua menegaskan, keempat korban tewas berasal dari warga dan satu orang anggota TNI. Selain empat korban tewas, masih ada korban luka yang jumlahnya lebih dari 10 orang. #RKUHP #DemoPapua #RUUKPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.