ICW Heran Jokowi Tak Cabut UU KPK, tetapi Minta RUU Lain Ditunda

Kompas.com - 24/09/2019, 13:31 WIB
Presiden Joko Widodo dok BBC IndonesiaPresiden Joko Widodo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi meskipun UU itu banyak diprotes masyarakat.

Peneliti ICW Tama S Langkun heran lantaran Jokowi mengusulkan pengesahan RUU lain ditunda, seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang sama-sama ditolak masyarakat.

"Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita juga. Kan kalau kita bicara problem-problem mendasar kan hampir mirip, kenapa kemudian hanya KPK yang kemudian diteruskan sedangkan yang lain-lain itu enggak diteruskan?" kata Tama di Gedung ACLC KPK, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi Tolak Tuntutan untuk Cabut UU KPK

Tama menilai, diteruskannya UU KPK hasil revisi merupakan bentuk kekhawatiran banyak pihak, termasuk DPR dan pemerintah, yang menganggap KPK sebagai lembaga yang berbahaya bagi mereka.

Sebab, KPK tetap bekerja dengan menggelar operasi tangkap tangan ataupun menetapkan seorang menteri sebagai tersangka kendati lembaga antirasuah itu digempur dari berbagai sisi.

"Jadi semangat yang saya lihat, ini bukan upaya menegakan hukum, tetapi lebih ke upaya bagaimana membuat KPK semakin kecil dan semakin tak berdaya," ujar Tama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi.

Baca juga: Demo di DPR, Mahasiswa Tegaskan Bukan untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi

Penolakan  revisi UU KPK juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada Senin (23/9/2019).

"Enggak ada (penerbitan perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X