Pemerintah Diingatkan soal Pentingnya Memperkuat Sistem Antikorupsi

Kompas.com - 20/09/2019, 11:16 WIB
Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANWarga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia ( TII) Dadang Trisasongko mengingatkan pentingnya pemerintah untuk memperkuat sistem integritas dan antikorupsi yang memadai dan terukur.

Dadang menyayangkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) cenderung bermasalah dan terkesan melemahkan KPK.

Padahal, pemerintah gencar mengeluarkan kebijakan untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang rumit.

"Oleh sebab itu Transparency International Indonesia mendesak kepada Presiden untuk mengkaji ulang perubahan dan menagih janji Presiden dalam Nawa Cita untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Dadang dalam keterangan pers, Jumat (20/9/2019).


Baca juga: Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Dadang pun menyinggung kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang giat deregulasi dan mengurangi kerumitan birokrasi.

Menurut dia, langkah Jokowi perlu diimbangi dengan penguatan integritas dan antikorupsi.

"Paket deregulasi dan debirokratisasi yang gencar dilakukan oleh Presiden dan aparatur pemerintah perlu diimbangi dengan pembangunan sistem integritas dan antikorupsi yang memadai, terukur dan berdampak serta yang tidak permisif terhadap korupsi," ujar Dadang.

Ia melihat UU KPK hasil revisi berisiko merusak tatanan antikorupsi yang sudah dikembangkan dengan baik di Indonesia.

"Sehingga dikhawatirkan tatatan antikorupsi yang hampir mapan bisa rusak oleh sebab tidak adanya ketegasan dan penegakan hukum yang konsisten," kata Dadang.

Baca juga: Laode: Banyak Pegawai KPK Menangis karena Revisi UU KPK

Menurut dia, revisi ini tidak saja menghapus harapan masyakarat yang ingin Indonesia bersih dari korupsi, namun juga menganggu laju pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemerataan.

"Dan tragisnya, (revisi UU KPK) mengenyampingkan kontribusi KPK dalam menciptakan iklim kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam hal berinvestasi," tutur Dadang.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X