Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Kompas.com - 19/09/2019, 21:17 WIB
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.  Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi.  Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, ketergesaan pemerintah dan DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan upaya mereka untuk membentengi diri dari lembaga antirasuah itu.

Ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka korupsi, kata Lucius, seolah mengonfirmasi situasi tersebut.

"Ketergesaan pemerintah dan politisi dalam merevisi UU KPK lebih terlihat sebagai ekspresi pembentengan diri dari kejaran KPK," kata Lucius kepada Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

" Revisi UU KPK yang baru disahkan sehari sebelum penetapan tersangka Imam Nahrawi seolah-olah mengonfirmasi situasi itu," ucap dia. 

Baca juga: Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Menurut Lucius, revisi UU KPK dan penetapan tersangka Imam Nahrawi menunjukan bahwa eksekutif maupun legislatif tidak sedang berupaya mencegah korupsi, tetapi membuat benteng perlindungan supaya tak dijadikan sasaran penindakan oleh KPK atas korupsi yang sudah terjadi.

Mengerdilkan KPK melalui revisi undang-undang KPK, kata Lucius, bisa menjadi cara efektif untuk pemerintah dan para legislator melindungi diri.

"Koruptor sedang ingin menikmati hidup, maka mengerdilkan KPK jadi relevan agar mencegah secara signifikan bahaya penangkapan atau penetapan tersangka yang muncul dari KPK di waktu yang tak terduga," ujar dia. 

Padahal, menurut dia, praktik korupsi seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK.

Justru, peran pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

"Jika DPR dan pemerintah lain-lain dengan good governance itu, seperti apa pun kewenangan KPK memang tak akan terlihat berdampak signifikan," kata Lucius.

Baca juga: Soal Revisi UU KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke PBB

KPK menetapkan Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Imam dan asisten pribadinya ditetapkan sebagai tersangka tepat satu hari setelah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan, yaitu Rabu (18/9/2019).

Sementara itu, DPR tetap mengesahkan revisi UU KPK meskipun muncul penolakan. 




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

Nasional
Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Nasional
Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Nasional
September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

Nasional
Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X