Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formasi Golkar di Komisi XI DPR Dirombak, Ada Apa?

Kompas.com - 20/09/2019, 09:02 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPA.com - Fraksi Partai Golkar DPR RI merotasi sejumlah personelnya di Komisi XI DPR.

Keputusan yang muncul muncul mendadak itu terungkap dalam surat dari Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir kepada pimpinan DPR.

Dalam surat bernomor SJ.00.2641/FPG/DPRRI/IX/2009 tanggal 19 September 2019 itu, ada tujuh anggota Fraksi Golkar di Komisi XI DPR yang digeser ke komisi lain.

Surat berperihal "Pergantian Sementara Keanggotaan Komisi dari FPG DPR RI" itu juga ditembuskan kepada nama-nama yang dirotasi.

Baca juga: Agung Laksono: Jangan Ada Elit Politik Obok-Obok Ormas Golkar!

Nama-nama anggota FPG yang digeser dari Komisi XI adalah Melchias Markus Mekeng (ke Komisi V), M Nur Purnamasidi (ke Komisi VII), M Sarmuji (ke Komisi I), Ahmadi Noor Supit (ke Komisi III), Andi Achmad Dara (ke Komisi V), Mukhamad Misbakhun (ke Komisi III), serta Agun Gunandjar Sudarsa (ke Komisi IX).

Selanjutnya Fraksi Golkar menggeser anggotanya yang lain ke Komisi XI, yakni Muhidin M Said (dari Komisi V), Maman Abdurrahman (dari Komisi VII), Bobby Adhtiyo Rizaldi (dari Komisi I), Saiful Bahri Ruray (dari Komisi III), Saniatul Lativa (dari Komisi V), John Kennedy Azis (dari Komisi III), serta Andi Fauziah Pujieatiw Hatta (dari Komisi IX).

Salah seorang nggota Fraksi Golkar yang dipindahkan, Mukhamad Misbakhun, mengaku, sudah menerima surat pemberitahuan dari Fraksi Golkar.

Ia menduga rotasi ini ada hubungannya dengan pemilihan anggota BPK.

"Mendadak ada perubahan komposisi anggota Komisi XI dari Golkar pada akhir periode DPR RI 2014-2019 yang pergantiannya bersifat sementara," ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Jumat pagi (20/9/2019) pagi.

"Momentumnya menjelang pemilihan lima anggota BPK RI yang habis masa jabatan dan pemilihannya ada di Komisi XI," lanjut dia.

Baca juga: Airlangga Hartarto Kantongi Dukungan MKGR untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Misbakhun menyebut rotasi itu sarat dengan kepentingan politik Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menduga rotasi sementara tersebut sebagai upaya Airlangga untuk mengganjal politisi Golkar Achmadi Noor Supit di bursa calon anggota BPK.

"Sepertinya ada ketakutan dari pihak Airlangga jika nanti Achmadi Noor Supit yang akan terpilih sebagai anggota BPK RI. Achmadi Noor Supit dikenal sebagai pendukung Bambang Soesatyo (di bursa calon ketua umum Golkar)," kata Misbakhun.

Misbakhun juga mengakui, salah satu yang digeser dari komisi XI adalah Melchias Markus Mekeng yang merupakan ketua tim pemenangan Airlangga Hartarto di bursa calon ketua umum Golkar. Namun Misbakhun menduga hal itu disebabkan Mekeng sedang tidak ada di Indonesia.

"Pak Mekeng sepengetahuan saya sudah kena cekal KPK, tetapi belum kembali dari perjalanan dinas luar negeri, jadi untuk sementara juga diganti," kata Misbakhun.

Baca juga: Fahri Hamzah: Perbaiki Mekanisme Seleksi Anggota BPK RI

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah merekomendasikan 15 nama calon anggota BPK periode 2019-2024 kepada Komisi XI DPR.

Seluruh nama calon yang lolos tersebut keluar setelah DPD mengelar atau uji kelayakan dan kepatutan pada 16-17 September lalu.

Sebanyak 15 nama yang lolos tersebut sebagian memiliki latar belakang politisi. Mereka yakni Akhmad Muqowam, Harry Azhar Aziz, Achsanul Qosasi, Shohibul Imam, Sahala Benny Pasaribu dan Muhammad Syarkawi Rauf.

Selain itu, ada pula  Muhammad Yusuf, Candra Wijaya, Eddy Suratman, Tjatur Sapto Edy, Daniel Lumban Tobing, Wilgo Zainar, Kukuh Prionggo, Ahmad Noor Supit, dan Hendra Susanto.

Selanjutnya, Komisi XI akan menggelar rapat untuk menetapkan lima anggota BPK 2019-2024.

 

Kompas TV Upaya perebutan Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Palmerah Jakarta Barat oleh massa Angkatan Muda Partai Golkar kubu Bambang Soesatyo nyaris berlangsung ricuh. Kericuhan ini nyaris terjadi seusai upaya penggembokkan paksa di pintu gerbang. Upaya mediasi 2 pimpinan AMPG di depan Kantor DPP Partai Golkar yang dilakukan pihak kepolisian nyaris menemui jalan buntu. AMPG pendukung Bambang Soesatyo tak terima dengan pernyataan kubu AMPG pendukung Airlangga Hartarto yang secara sepihak menyatakan pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum AMPG. Penjagaan Kantor DPP Partai Golkar oleh massa AMPG yang mendapat pengawalan polisi ini telah terjadi beberapa hari. Kericuhan yang membuat panas internal Golkar jelang Musyawarah Nasional atau Munas Golkar bukan kali ini saja terjadi. Setidaknya pernah terjadi 2 atau 3 kali isu perpecahan jelang Munas yang mengagendakan pemilihan ketua umum. Kali ini kericuhan terjadi antara 2 kubu Angkatan Muda Partai Golkar salah satu organisasi sayap golkar. Nah isu perpecahan ini semacam "tradisi" jelang Munas Golkar. Kenapa bisa terjadi demikian di partai beringin ini? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Mustafa M. Radja dan juga peneliti politik senior LIPI Syamsuddin Harris. #Golkar #AMPG #MunasGolkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com