Roy Suryo Sebut Dana Hibah di Kemenpora Rawan Dikorupsi

Kompas.com - 19/09/2019, 14:54 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menyayangkan, penggantinya, Imam Nahrawi menjadi tersangka dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Sekali lagi saya sangat prihatin dan sangat menyayangkan itu terjadi," kata Roy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Roy pun menceritakan, saat dirinya menjabat Menpora di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Roy mengakui, dana hibah KONI dari Kemenpora rawan dikorupsi.

Baca juga: Hari Terakhir Jadi Menpora, Imam Nahrawi Kenang Masa Awal Menjabat

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, pengelolaan dana hibah itu melibatkan beberapa pihak di Kemenpora, tak menutup kemungkinan banyak pihak kongkalikong untuk mengkorup dana tersebut. 

Selain itu, mungkin pula ada saran negatif yang disampaikan pihak tertentu. 

"Memang sangat rawan (dana KONI dikorupsi). Saya cerita ketika zaman saya. Setiap tahun itu selalu ada penganggaran untuk KONI. Anggarannya memang kita tergantung dari usulan yang ada dan dari pagu yang sudah ada dari pemerintah," ujarnya.

Roy menjelaskan, saran negatif itu misalnya permintaan agar dana hibah KONI dari Kemenpora itu tak langsung diserahkan.

Namun, ia mengaku, tak ingin mendengarkan saran negatif tersebut dan memilih langsung menyerahkan dana hibah KONI kepada ketuanya yang ketika itu dijabat oleh Tono Supratman.

Baca juga: Apa Itu Dana Hibah yang Menyeret Imam Nahrawi Jadi Tersangka?

"Nah memang, terus terang saja, banyak juga suara yang saya dengar, saya kan dulu menggantikan Mas Andi (Andi Mallarangeng), katanya ini menteri baru bego amat, kaya gitu kan sebenarnya bisa diputar (dana hibah KONI) dulu," imbuhnya.

Selanjutnya, Roy menyarankan, Kemenpora ke depannya harus berhati-hati dan mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa Imam Nahrawi, khususnya dalam pengelolaan anggaran.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X